Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Pengusaha Galendo di Ciamis Terancam Gulung Tikar

Tim Pikiran Rakyat
PROSES pembuatan kuliner tradisional galendo.*/DOK. PR
PROSES pembuatan kuliner tradisional galendo.*/DOK. PR

BANJARSARI, (PR).- Para pengusaha kue galendo,cokelat galendo dan cemilan galendo di wilayah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sudah merasa resah dan banyak yang gulung tikar,pasalnya seiring akan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan beredarnya minyak goreng curah pada Januari 2020 yang akan datang. 

Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarsari Asep Sobur mengatakan di daerah Banjarsari khususnya galendo yang merupakan ampas dari hasil penyulingan pembuatan minyak goreng secara tradisional begitu juga sudah sejak jaman nenek moyang terdahulu dan sudah mebawa keberkahan tersendiri. "Sejak dulu ampas dari hasil penyulingan minyak kelapa ini sangat bermanfaat," ungkapnya kepada wartawan Kabar Priangan Muslih Suprianto Kamis, 10 Oktober 2019.

Menurutnya galendo ini juga sudah popular di kalangan masyarakat sunda karena selain bisa dimakan langsung karena rasanya yang gurih juga bisa diolah menjadi cemilan atau makan yang dicampur dengan bahan yang lain. "Galendo juga dapat dijadikan sebagai bahan kue galendo atau cokelat galendo juga yang lainnya," tuturnya.

Selanjutnya galendo sudah menjadi keberkahan tersendiri bagi warga di wilayah Kabupaten Ciamis karena sudah menjadi oleh-oleh khas Ciamis sehingga gairahh ekonomi rakyat pun terdongkrak dengan baik,tetapi setelah akan di berlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan beredarnya minyak goreng curah pada Januari tahun 2020 nanti. "Akan sangat dipastikan nasib Galendo terkubur dan hilang perlahan karena tidak adanya pabrik skala rakyat kecil yang memproduksi minyak kelapa lagi," katanya.

Dirinya juga kebingungan bagaimana nasib pengusaha atau pengrajin cemilan makanan berbahan dasar galendo tersebut karena di pastikan toko oleh-oleh khas Ciamis juga terkena imbasnya. "Semoga Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut, kalau minyak curah itu kurang higienis atau kurang memenuhi persyaratan standar bukannya dilarang beredaran tapi para pengrajin itu dibina bukan dibinasakan," tambahnya.***

Bagikan: