Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 26.5 ° C

Kejari Ciamis Tahan Mantan Sekretaris KPU Pangandaran Terkait Korupsi Mamin dan ATK

Nurhandoko
MANTAN Sekretaris Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran berinisial P dibawa ke LP Ciamis sebagai titipan Kejaksaan negeri (Kejari) Ciamis, Kamis, 10 Oktober 2019. P diduga melakukan penyalahgunaan anggaran makan–minum (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) KPU Pangandaran pada saat Pilkada Kabupaten pangandaran tahun 2015.*/NURHANDOKO WIYOSO/PR
MANTAN Sekretaris Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran berinisial P dibawa ke LP Ciamis sebagai titipan Kejaksaan negeri (Kejari) Ciamis, Kamis, 10 Oktober 2019. P diduga melakukan penyalahgunaan anggaran makan–minum (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) KPU Pangandaran pada saat Pilkada Kabupaten pangandaran tahun 2015.*/NURHANDOKO WIYOSO/PR

CIAMIS,(PR).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menahan mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran berinisial P. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan anggaran makan minum dan alat tulis kantor (ATK) pada Tahun 2015.

Sebelum dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Ciamis, pada Kamis, 10 Oktober 2019, tersangka kembali diperiksa kesehatannya oleh dokter. Setelah semua selesai, tersangka yang mengenakan baju batik ditutup dengan rompi warna merah, serta wajahnya ditutup dengan masker dan kedua telapak tangannya digiring menuju mobil yang hendak membawanya ke LP Ciamis.

“Tersangka ditahan, dititipkan di LP Ciamis. Pemberkasan perkara sudah lengkap atau P21. Yang bersangkutan terlibat perkara penyalahgunaan anggaran makan minum dan alat tulis kantor KPU Tahun 2015, Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015,” tutur Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Ciamis Sri Respatini.

Didampingi Kepala Seksi Pindana Khusus (Pidsus) Ahmad Tri Nugraha, lebih lanjut dia berharap secepatnya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Untuk itu tim penyidik juga menyiapkan kelengkapan, sehingga dapat segera disidangkan. “Kami perkirakan hari Senin mendatang dapat dilimpahkan,” katanya.

Sri Respatini mengatakan akibat tindakan tersangka menyalahgunakan anggaran makan minum serta ATK telah merugikan keuangan negara. Berdasar hasil audit atau perhitungan yang dilakukan oleh BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) Provinsi Jawa Barat kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 148 juta, dari total anggaran sebesar Rp 500 juta.

Tersangka P, lanjutnya  dijerat dengan pasal 27 jo pasal 18 jo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman 20 tahun penjara.

“P ditahan karena karena ancaman hukumannya 20 tahun, pertimbangan lain dikhawatirkan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya.Tersangka memang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 juta, akan tetapi hal itu tidak menghapus pidananya. Mungkin nantinya dapat menjadi materi yang meringankan,” jelasnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Achmad Tri Nugraha mengatakan modus yang dilakukan tersangka P adalah memerintahkan kepada para kepala sub bagian (Kasubag)  untuk menyisihkan anggaran mamin dan ATK. “Sampai saat ini tersangka hanya P,” katanya.***

Bagikan: