Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Daripada Direlokasi, Warga Lebih Pilih Tambang Batu Ditutup

Hilmi Abdul Halim
ANGGOTA Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pemulihan trauma warga Kampung Cihandeuleum Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Warga terdampak longsor bebatuan akibat aktivitas pertambangan menolak direlokasi.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
ANGGOTA Kepolisian Resor Purwakarta melakukan pemulihan trauma warga Kampung Cihandeuleum Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Warga terdampak longsor bebatuan akibat aktivitas pertambangan menolak direlokasi.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Warga meminta pemerintah menutup pertambangan di dekat lokasi longsor batu. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika lebih mendukung hal itu dibandingkan merelokasi 320 penduduk dari kampung mereka di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru.

Anne mengaku geram dengan pihak perusahaan pertambangan yakni PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS). "Saya minta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas terkait untuk mencabut izin usaha pertambangannya," katanya seusai mengunjungi lokasi, Kamis, 10 Oktober 2019.

Menurut dia, aktivitas pertambangan melalui peledakan (blasting) secara langsung mengakibatkan longsoran batu berukuran besar. Bahkan, bebatuan itu sampai merusak bangunan rumah, sekolah dan jalan warga pada Selasa, 8 Oktober 2019 siang lalu.

Anne menduga, peledakan yang dilakukan kali ini tak hanya memicu longsoran tapi juga melemparkan material batu ke kawasan pemukiman. "Kata warga dan menurut pengamatan saya di lapangan itu ada pecahan batu (dari hasil peledakan)," ujarnya.

Untuk membuktikannya, pemerintah daerahnya sengaja membentuk tim peneliti gabungan dinas, akademisi dan swasta. Beberapa indikator yang diteliti antara lain lokasi awal dari bebatuan yang longsor, lintasan jatuhnya dan kondisi batu di lokasi terakhir.

"Kalau memang terlepas, bisa mudah didapatkan lokasi asal batu tersebut. Kemudian batuannya juga pasti utuh, tapi kami juga menemukan yang berupa pecahan," katanya menjelaskan. Apabila terbukti merusak lingkungan, Anne mengancam membekukan dokumen lingkungan hidup perusahaan tersebut.

Selain pertimbangan lingkungan yang rusak, Anne juga menyoroti kontribusi perusahaan tersebut untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Ia menegaskan pemasukan pajak dari aktivitas pertambangan tersebut sangat minim.

"Pemasukan sektor pertambangan untuk Pendapatan Asli Daerah tidak pernah mencapai target. Dari target Rp52 miliar, realisasinya kurang dari Rp20 miliar," katanya. Termasuk dari PT MSS yang tercatat dalam 12 perusahaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta.

Dari satu perusahaan tersebut, Anne menyebutkan pemasukannya tidak lebih dari 1,5 miliar per tahun. Sedangkan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk pengangkut tambang tersebut jauh lebih mahal.

Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana maupun DLH Kabupaten Purwakarta mengkhawatirkan potensi longsor di tebing dekat perkampungan tersebut. Tak hanya akibat pertambangan, tapi juga akibat hujan yang mulai turun.

"Yang kami khawatirkan itu kalau hujan. Kami takut sisa-sisa (longsoran) kemarin itu. Akibat pertambangan mungkin ada keretakan tanah di atas bisa menjadi rawan longsor," kata Kepala DPKPB Purwakarta Wahyu Wibisono saat ditemui di lokasi.

Karena itu, warga perlu dievaluasi sementara atau direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun, pemeriksaan kerawanan itu menjadi kewenangan Inspektur Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.***

Bagikan: