Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Sebanyak 50 Ribu Penunggak Iuran BPJS Kesehatan di Kota Bogor Akan Dialihkan jadi Peserta PBI

ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BOGOR, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kota Bogor berupaya mengalihkan kepesertaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri golongan kelas III menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah daerah. Itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran akibat tingginya tunggukan premi peserta mandiri.

Kepala BPJS cabang Kota Bogor, Yerri  Gerson Rumawak, menuturkan,  BPJS Kota Bogor mencoba bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mengalihkan peserta BPJS mandiri kelas III yang selama ini menunggak premi. Berdasarkan data BPJS Kota Bogor, ada sekitar 50 ribu peserta BPJS Kesehatan golongan kelas III yang menunggak.

“Kami mencoba memberikan solusi bagi mereka. Nantinya, utang iuran yang belum dibayar, tetap harus dilunasi dengan cara mencicil selama enam bulan. Jadi, mereka tetap  bisa membayar, dan bisa tetap mendapatkan pelayanan setelah dialihkan ke PBI,” kata Yerri seusai menghadiri rapat forum BPJS di Balai Kota Bogor, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menurut Yerri, saat ini BPJS Kesehatan sedang melakukan verifikasi di lapangan. Data tersebut akan menentukan apakah seseorang layak dialihkan menjadi peserta PBI.

Dikatakannya, saat ini, mayoritas penunggak premi BPJS berasal dari peserta BPJS mandiri kelas III.  Yerri juga memastikan, belum ada ketetapan terkait kenaikan premi BPJS.

“Masih pakai iuran yang lama, karena memang masih dalam pembahasan.  Nanti besarannya baru bisa ditetapkan setelah keluar regulasinya, sekarang belum bisa berspekulasi,” katanya.

Terkait besaran kerugian yang ditanggung BPJS akibat tunggakan premi BPJS mandiri, Yerri enggan  membahasnya lebih lanjut. Menurut dia, BPJS tidak  mengenal kerugian, namun lebih kepada ketidakcocokan antara pendapatan dengan penerimaan. Padahal, penagihan sudah dilakukan dengan memberikan teguran satu hingga tiga.

“Dalam Perpres 82 bisa dilihat, bagi peserta atau badan usaha yang tidak patuh akan diberikan sanksi. Khusus BPJS Kesehatan Kota Bogor, kita masih dalam batas berikan teguran satu, dua, dan tiga. Tetap utamanya memberikan edukasi agar mereka paham dan patuh terhadap program pemerintah,” ujarnya.

Logo Kota Bogor/DOK. PR

Pemkot Bogor targetkan 29 ribu warga lagi untuk terlayani BPJS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rubaeah, mengatakan, Pemkot Bogor memang menargetkan seluruh masyarakat di Kota Bogor mendapatkan jaminan kesehatan. Saat ini, ada sekitar 181 ribu masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Pemkot Bogor menargetkan 29 ribu warga bisa terlayani BPJS, termasuk warga kurang mampu.

“Yang belum masuk jaminan akan kita masukkan, ada waktu sekitar dua bulan lagi. Kita akan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Dinsos, sekarang kan harus duduk bersama-sama, jangan sampai ada SILPA, saying, kan,” kata Rubaeah.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, justru mempertanyakan, langkah BPJS yang sempat menonaktifkan layanan PBI kepada peserta Kota Bogor. Ade mengatakan, ada sekitar 28 ribu warga Kota Bogor yang layanan PBI-nya dihapus sehingga mengurangi jatah tanggungan PBI yang dibayar Pemkot Bogor.

“Kita perlu evaluasi benar, harus dipastikan jangan sampai double data. Kalau data itu dihapus, berarti kan mengurangi jatah target 95 persen kita. Kalau  PBI berkurang, mestinya yang tanggungan SKTM juga bisa berkurang, karena semua bisa tercover oleh KIS. Tapi kita ingin pastikan dulu,” ucap Ade.***

Bagikan: