Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Anggaran Pendidikan Kurang Hampir di Semua Daerah

Hilmi Abdul Halim
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian diwawancara seusai berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin, 7 Oktober 2019.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian diwawancara seusai berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin, 7 Oktober 2019.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan masih minim. Alasannya, hanya dua persen daerah yang telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk sektor pendidikan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dalam kunjungannya ke Purwakarta. "Banyak daerah menghitung 20 persennya itu dengan memasukkan dana transfer dari pusat ke dalam 20 persen APBD-nya," kata dia, Senin, 7 Oktober 2019.

Sesuai amanat pasal 31 Undang-undang Dasar, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran pendidikan. Namun, Hetifah menilai cara pemerintah daerah maupun provinsi mengalokasikan anggaran tersebut kurang tepat.

Menurut dia, pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan 20 persen anggaran daerahnya sendiri untuk sektor pendidikan. Jumlah tersebut di luar bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Umun (DAU).

Padahal, ketentuan tersebut juga telah ditegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri. "Mungkin karena selama ini tidak ada sanksi, atau mungkin harusnya ada insentif bagi daerah-daerah yang terbukti berkomitmen mendorong pendidikan akan kita tambah dalam bentuk dana tambahan," ujarnya.

Pemberian insentif dipercaya dapat memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar meningkatkan perhatiannya kepada sektor pendidikan. Pasalnya, Hetifah mengakui kemampuan anggaran tiap daerah berbeda-beda.

"Kita juga menyadari bahwa kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda. Namun, secara bertahap kita ingin komitmen pendidikan itu dimanifestasikan dalam alokasi anggarannya," tutur Hetifah. Ia juga menuntut komitmen tersebut dari pemerintah pusat dan provinsi.

Di tingkat provinsi, Hetifah menyebutkan pemerintah provinsi yang telah melakukan hal serupa baru 18 dari 33 provinsi. Pemerintah provinsi yang belum mengikuti ketentuan tersebut menurutnya termasuk Jawa Barat.

"Setahu saja Jawa Barat juga belum termasuk yang mengalokasikan lebih dari 20 persen ini," katanya menegaskan. Namun, hal itu belum bisa dipastikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Kepala Disdik Jawa Barat Dewi Sartika menyebutkan alokasi APBD Provinsi tahun ini sudah di atas 20 persen. "Coba tanya ke Bappeda, apakah itu sudah sesuai ketentuan atau tidaknya. Setahu saya sudah," katanya saat dihubungi PR.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Purwakarta Purwanto mengakui anggaran daerahnya tidak cukup memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan. Pemerintah daerahnya masih mengandalkan bantuan pusat khususnya untuk memperbaiki kerusakan ruang kelas.

"Ada 229 ruang kelas SD dan 33 ruang kelas SMP yang rusak. Untuk SD itu termasuk WC dan kantor," kata Purwanto. Angka tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak sekolah secara daring ke pusat.***

Bagikan: