Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 28.6 ° C

Diduga Timbun Harta Haram Rp 51 Miliar, Sunjaya Purwadisastra Kembali Dijerat KPK

Agung Nugroho
TERDAKWA kasus suap jual beli jabatan di Pemkab Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menangis saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2019. Dalam sidang tersebut Majelis Hakim menjatuhi hukuman lima tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan pencabutan hak politik untuk dipilih selama lima tahun karena terbukti melakukan jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. */ANTARA
TERDAKWA kasus suap jual beli jabatan di Pemkab Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menangis saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2019. Dalam sidang tersebut Majelis Hakim menjatuhi hukuman lima tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan pencabutan hak politik untuk dipilih selama lima tahun karena terbukti melakukan jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. */ANTARA

SUMBER, (PR).- Divonis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lima tahun dalam kasus gratifikasi, rupanya belum cukup buat mantan Bupati Cirebon, H. Sunjaya Purwadisastra. Meski tengah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjerat Sunjaya dengan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Informasi yang diperoleh Pikiran Rakyat, Minggu, 6 Oktober 2019, jerat hukum lembaga anti rasuah kali ini justru lebih berat. Selain dugaan tindakan suap (gratifikasi), Sunjaya juga dijerat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berdasar hitungan KPK, seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, tersangka Sunjaya menimbun harta senilai Rp 51 miliar. Uang sebanyak itu, diperoleh Sunjaya melalui cara-cara yang melampaui kewenangannya sebagai bupati selama dia menjabat sepanjang tahun 2014-2019.

“Kami mencermati fakta selama proses penyidikan, maupun yang terungkap saat proses persidangan, tersangka Sunjaya menyembunyikan harta yang diperoleh secara tidak sah. Nilai totalnya mencapai Rp 51 miliar selama menjadi bupati,” tutur dia, Jumat, 4 Oktober 2019.

Dalam keterangannya, KPK telah mengumpulkan sejumlah bukti dugaan penerimaan suap dan TPPU atas harta tersebut.

Sunjaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Diantara tindakan itu, termasuk menyembunyikan ke luar negeri dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan haram tersebut.

“Hasil penyidikan KPK, mengungkapkan seluruh aliran dana tersebut beserta barang bukti, termasuk rincian bagaimana modus pelanggaran hukum ang memanfaatkan jabatan dirinya sebagai bupati,” tutur Syarif.

KPK menduga kuat Sunjaya melanggar pasal 3, dan atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman bisa mencapai dua puluh tahun. Harta, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga, setelah ditelusuri digunakan Sunjaya untuk kepentingan pribadi.

Suap jabatan, proyek, hingga perijinan

Harta itu tersimpan dari hasil penyuapan jabatan, terkait pengadaan barang dan jasa atas sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, dari sejumlah pengusaha, serta yang berhubungan dengan perijinan pembangunan pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) dan property di wilayah Cirebon timur. Sunjaya menguasai harta itu secara pribadi dan tidak melaporkan gratifikasi itu ke KPK sebagaimana aturan yang wajib dilakukan pejabat negara.

“Gratifikasi ini diterima dari berbagai lini, dari mulai rotasi dan mutasi jabatan, pengadaan barang dan jasa sampai masalah perijinan. Sunjaya menyamarkan harta ang ditimbunna itu dengan dibelikan beberapa unit mobil, rumah, tanah, maupun tabungan atas nama orang lain, namun dalam penguasaan dirinya,” tutur Syarif.

Langkah KPK yang kembali menjerat Sunjaya membuat mantan bupati itu makin tidak berdaya. Dia sendiri, dalam keadaan terpidana setelah divonis hukuman penjara selama lima tahun oleh Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada bulan Mei 2019 baru lalu.

Sunjaya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada bulan November 2018 lalu atas dugaan menerima suap untuk rotasi dan mutasi jabatan. Dari OTT tersebut, selama proses penyidikan, KPK menemukan berbagai bentuk tipikor yang diduga kuat dilakukan Sunjaya, termasuk yang kini dalam proses lewat sangkaan baru.***

Bagikan: