Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 25.9 ° C

Dana Desa akan Tertunda Jika Pekerjaan Belum tuntas

Nurhandoko
KEPALA Bidang Pemberdayaan Msyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan  Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aman menyampaikan bahasan  penggunakan serta pertanggungjawaban Dana Desa, saat Sosialisasi dana Desa Tahun Anggaran 2019 di aula Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Selasa, 1 Oktober 2019. Pencairan dana desa tahap berikut bakal tertunda jika desa belum menyerahkan laporan pertanggunjawaban.*/NURHANDOKO WIYOSO/PR
KEPALA Bidang Pemberdayaan Msyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aman menyampaikan bahasan penggunakan serta pertanggungjawaban Dana Desa, saat Sosialisasi dana Desa Tahun Anggaran 2019 di aula Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Selasa, 1 Oktober 2019. Pencairan dana desa tahap berikut bakal tertunda jika desa belum menyerahkan laporan pertanggunjawaban.*/NURHANDOKO WIYOSO/PR

CIAMIS,(PR).- Pencairan dana desa (DD) bakal tertunda jika pekerjaan belum tuntas, serta desa tersebut belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Dampak tertundanya pencairan, langsung dirasakan oleh masyarakat.   

Hal tersebut merupakan benang merah kegiatan Sosialisasi Kepada Masyarakat Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat di Aula Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Senin, 1 Oktober 2019. Sosialisasi tersebut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, kepolisian, Kejaksaan Negeri Ciamis, Inspektorat termasuk dari unsur persatuan wartawan Indonesia (PWI).

Kegiatan diikuti puluhan perangkat desa mulai dari kepala desa, perangkat desa, BPD serta instansi terkait lain. Meskipun digelar sederhanya, akan tetapi peserta tampak ansusias mengikuti sesi demi sesi. Terlebih materi yang disajikan langsung berhubungan dengan kepala dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

“Pencairan berikut akan tertunda, apabila yang sebelumnya belum tuntas dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau mengajukan desa yang pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban belum selesai. Tunda dulu,” tutur Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan  Desa, DPMD Ciamis, Aman.

Selain tuntasnya pekerjaan serta selesainya pembuatan laporan pertanggungjawaban, lanjutnya pajak juga wajib dibayar.Aman berharap agar kepala desa tidak menumpuk pekerjaan, karena beban yang harus diselesaikan semakin berat.

“Apabila menghadapi kesulitan, dapat konsultasi dengan pendamping desa atau langsung ke Pemdes. Dengan demikian pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu perencanaan. Saya juga berharap dalam mengelola dana desa, harus betul-betul memahami pengelolaan, berikut aturan terkait dengan dana bantuan dari pemerintah pusat terserbut,” tambahnya.

Lebih lanjut Aman menyatakan pada prinsinya pemanfaatan dana desa harus sesuai kewenangan yang dimiliki oleh desa. Misalnya tidak boleh membiayai jalan kabupaten. Namun demikian hal itu dapat dilakukan apabila seluruh kewajiban kewenangan desa selesai dituntaskan. “Untuk perbaikan jalan kabupatem harus mendapat ijin dari yang berwenang yakni Bupati. Selain itu juga harus berdasar kesepakatan dan musyawarah bersama,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan PWI Nurhandoko yang didampingi Ketua PWI Ciamis Deni Hamdani membahas soal UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya menyangkut kerja wartawan. Termasuk soal Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

“Masih banyak kepala desa yang menjadi korban wartawan abal-abal. Hal itu karena ketidakmampuan mereka ketika harus berhadapan dengan oknum wartawan tersebut. Kami juga memberikan apresiasi positif, dilibatkannya unsur pers dalam sosialisasi,” tutur Ketua PWI Ciamis Deni Hamdani.***

Bagikan: