Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Data Ini Buktikan Tasikmalaya Darurat Sekolah Rusak

Bambang Arifianto
SISWA belajar di ruang kelas yang hanya disekat lemari di Sekolah Dasar Negeri Puspamulya, Kampung Balawiri, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 29 Juli 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
SISWA belajar di ruang kelas yang hanya disekat lemari di Sekolah Dasar Negeri Puspamulya, Kampung Balawiri, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 29 Juli 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD dinilai masih tak berpihak kepada kepentingan pendidikan.

Hal tersebut terlihat dari kondisi Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami darurat kerusakan bangunan sekolah.

Pemkab dan DPRD Tasikmalaya semestinya menjadikan rehabilitasi dan perbaikan sarana pendidikan tersebut sebagai prioritas pengalokasian anggarannya.

Kerusakan bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasikmalaya terus mengemuka.  Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), SD di Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi rusak sedang berjumlah 1.004 ruang/kelas, rusak berat 1.014 ruang, rusak total 5 ruang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya kerap berdalih bahwa minimnya anggaran yang dimiliki dinas dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya menjadi kendala mengatasi persoalan itu.

SEJUMLAH siswa belajar di lantai dengan atap ruang kelas ditopang bambu di SD Negeri 2 Pasirhuni, Kampung Cipaheuteun, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 16 September 2019. Para murid itu belajar di ruang kelas yang rentan ambruk setelah bangunan sekolah rusak akibat gempa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

‎Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto prihatin dengan tingginya jumlah kerusakan sarana prasarana (Sarpras) sekolah di Kabupaten Tasikmalaya.

Dia meminta bupati, selaku pembina wilaya,h‎ memprioritaskan percepatan perbaikan Sarpras sekolah.

"Jangan sampai setelah ada siswa-siswa yang jadi korban akibat bangunan yang tidak layak, baru tergerak melakukan perbaikan," ucap Haneda, Selasa 1 Oktober 2019.

Pemkab dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah seharusnya menjadikan permasalahan tersebut agenda prioritas agar tidak kecolongan lebih parah. "Tidak perlu menunggu muncul jatuhnya korban dari siswa-siswi kita," ucapnya.

SEJUMLAH siswa kelas 2  mengikuti pelajaran di musala SD Negeri 3 Salawu, Jalan Raya Salawu, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 23 Juli 2019. Lantaran ruang kelas terbatas, siswa-siswa sekolah itu belajar di musala dan bergiliran.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Proses percepatan perbaikan harus dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan dari APBD provinsi maupun APBN.‎

"Jangan sampai muncul statemen publik (bahwa) dinas dan pemerintah daerah abai atau lalai atas soal ini," ujar Haneda.

Ia juga meminta Pemkab dan DPRD jangan memprioritaskan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak begitu penting serta mengabaikan permasalahan pendidikan.

‎"Menyiapkan  generasi (muda) untuk masa depan dengan pendidikan yang berkualitas adalah modal dasar menyelamatkan bangsa dan masyarakatnya," kata Haneda.

Bukan karena tidak punya uang

Hal senada dikemukakan Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jakarta Nandang Suherman.

Peneliti anggaran tersebut menyebut bahwa Pemkab Tasikmalaya bukan tak memiliki uang guna perbaikan kerusakan-kerusakan sekolah itu.

"Bukan karena tidak punya uang, tetapi kurang komitmennya untuk sektor pendidikan," ucap Nandang.

Dari hasil analisis terhadap postur APBD Kabupaten Tasikmalaya, dia menyatakan, kondisinya masih berat di ongkos.‎ "Artinya belanja APBD masih sebagian besar untuk memperkuat birokrat dan politisinya. Belanja Pegawai masih menjadi porsi terbesar yaitu sekitar 45-51 persen dari belanja daerahnya (2015-2019)," tutur Nandang.

Sementara itu, belanja untuk pendidikan (fungsi Pendidikan) sekitar 35-42 persen dari belanja APBD. "Kalau angkanya sekitar Rp 900 miliar-1,1 triliun dibelanjakan untuk  sektor pendidikan. Namun, sebagian besar (90 persen) untuk gaji dan sekira 10 persen atau Rp 100-110 miliar untuk program/kegiatan," katanya.

Belanja program/kegiatan di sektor pendidikan ternyata habis guna membiayai proses penunjang pendidikan.

Sementara untuk belanja sarana (bangunan sekolah) relatif kecil. Tak pelak, keadaan itu menunjukkan komitmen peningkatan pendidikan bagi warga masih rendah.‎

"Makanya, posisi Kabupaten Tasikmalaya untuk indeks pendidikan yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) kedua terendah di Jawa Barat yaitu 7,13 tahun masih di bawah rata-rata Jawa Barat yang sudah di angka 8,15, dan wajar Dikdas 12 tahun," ucap Nandang.

Kalah oleh belanja komputer

Dalam realisasi anggaran tahun 2018, kucuran dana untuk pembangunan gedung pendidikan hanya sekira Rp 19 miliar dan masih kalah jauh oleh belanja pengadaan komputer dan jaringan sebesar Rp 33 miliar.

Tak heran masih banyak banyak bangunan sekolah yang hampir ambruk dan tidak laik lantaran belanja untuk sarana pendidikan masih terbilang kecil.

Nandang menilai, bupati dan DPRD semestinya melakukan peninjauan praktik belanjar di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).‎

"Kalau belanja rutin OPD dikurangi (perjalanan dinas, alat tulis dan kantor, serta anggaran makan mimum) saja sekira 30-40 persen, paling tidak sudah terkumpul sekira Rp 50 miliar dan bisa direalokasikan ke belanja untuk bangunan sekolah," tuturnya.***

Bagikan: