Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 20.4 ° C

KPK Periksa Mantan Ketua DPRD Cirebon

Agung Nugroho
ILUSTRASI korupsi.*/DOK. PR
ILUSTRASI korupsi.*/DOK. PR

SUMBER, (PR).- Tak sampai seminggu setelah masa jabatannya berakhir, H. Mustofa, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019 yang baru berakhir, dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terhadap Mustofa dilakukan di Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Cirebon yang dalam tiga hari terakhir dipinjam KPK sebagai tempat pemeriksaan penyidikan.

Penyidikan KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang disangkakan terhadap mantan Bupati Cirebon, H. Sunjaya Purwadisastra. Sejak Rabu hingga Jumat 18-20 September 2019), tim penyidik KPK memanggili sejumlah Aparat Pegawai Sipil (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Informasi yang diperoleh, KPK tengah melakukan penyidikan marathon. Target pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap 57 orang yang statusnya masih sebagai terperiksa.

Mustofa merupakan mantan pejabat yang giliran diperiksa KPK. Tidak ada kejelasan status penyidikan terhadap mantan ketua dewan yang kini masih sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ikut dalam penjaringan calon wakil bupati (cawabup) Cirebon.

Korupsi.*/DOK. PR

Tidak banyak komentar

Dia juga tidak banyak komentar saat bertemu wartawan sebelum masuk ke ruangan tempat penyidik KPK menunggu di Mapolresta Cirebon. Mustofa hanya menyapa wartawan dan menanyakan kabar, lalu memilih masuk ke ruangan pemeriksaan penyidikan.

“Apa kabar”, sapa Mustofa sambil berlalu masuk ruangan pemeriksaan kepada awak media yang menunggu di Mapolresta.

Karena berlangsung tertutup, wartawan kesulitan memperoleh informasi materi penyidikan. Para ASN yang sejak Rabu kemarin memenuhi panggilan pun rata-rata memilih bungkam.

Dari mereka yang telah menjalani pemeriksaan, sebagian merupakan ASN baru, sebagian besar dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia). Tidak sedikit pula, ASN yang dahulu juga pernah diperiksa KPK terkait dugaan gratifikasi Sunjaya.

“Informasinya, pemeriksaan kali ini untuk materi perkara baru. KPK menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan:red) baru. Kalau sebelumnya itu gratifikasi, sekarang informasinya pencucian uang dan suap Perda RTRW dengan tersangka utama masih Pak Sunjaya,” tutur seorang pejabat di Pemkab yang enggan disebutkan jati dirinya.

ILUSTRASI korupsi.*/Ist

Rotasi dan mutasi

Seperti diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Bupati Cirebon Sunjaya pada bulan November 2018 lalu. Tahap pertama, Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus suap (gratifikasi) dengan memanfaatkan rotasi dan mutasi pegawai di jajaran Pemkab Cirebon.

Untuk perkara ini, setelah melalui persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, bulan Mei 2019 lalu, Sunjaya divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta. Kini, meski tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, rupanya KPK masih mengusut perkara lain yang diduga dilakukan Sunjaya, kali ini dugaan pencucian uang dan gratifikasi Perda RTRW.

Untuk kasus terakhir, KPK menargetkan memeriksa 57 orang, dari pegawai biasa sampai setingkat pejabat eselon. Dua pejabat yang baru diperiksa ialah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Drs. H. Dedi Supdiana, dan Kepala Sub Bagian Perundang Undangan Bagian Hukum Pemkabb Cirebon, Isnaini Jazila.

Juru Bicara KPK, Feby Diansyah membenarkan pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi Sunjaya oleh KPK di Mapolres Cirebon. Dijelaskan, KPK melakukan pengembangan setelah menemui fakta-fakta baru dugaan korupsi terkait dengan mantan Bupati Sunjaya.

“Kita menemukan fakta baru, makana perlu diperkuat dengan pemeriksaan penyidikan. Hasilnya masih dalam proses. Target kita Rabu sampai Jumat seluruh pemeriksaan selesai. Hasilnya akan diumumkan setelah semua terkumpul,” tutur Feby kepada awak media di Jakarta.***

Bagikan: