Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Sedikitnya 45 Orang Meninggal Tertabrak Kereta Api

Ani Nunung Aryani
ILUSTRASI kereta api.*/DOK. PR
ILUSTRASI kereta api.*/DOK. PR

CIREBON, (PR).- Sebanyak 45 orang meninggal dalam 47 kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, selama kurun waktu Januari sampai pertengahan September 2019. 

Salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan pada perlintasan, lantaran tidak sedikit pengendara kendaraan, yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi. 

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Luqman Arif mengakui, selama ini perlintasan sebidang merupakan salah satu titik yang sering terjadi kecelakaan. 

"Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang," kata Luqman Arif seusai sosialisasi keselamatan berkendara di perlintasan sebidang di Jalan Kartini dan Jalan Slamet Riyadi Krucuk, Selasa 17 September 2019.

Kegiatan sosialisasi PT KAI bekerja sama dengan kepolisian, Dishub, Jasa Raharja Kota/Kabupaten terkait, serta komunitas Pecinta Kereta Api. 

Dikatakannya, untuk mengurangi angka laka lantas di perlintasan sebidang, PT KAI berupaya melakukan sejumlah upaya. Diantaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi. 

63 perlintasan ditutup

Sebanyak 63 perlintasan tidak resmi telah ditutup Daop 3 Cirebon dari tahun 2018 hingga bulan Agustus 2019. 

Meski sejumlah perlintasan liar sudah ditutup, masih ada belasan perlintasan liar lain yang aktif dimanfaatkan masyarakat. 

Luqman Arife mengungkapkan, meski langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan warga, namun kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat.

"Situasi tersebut tentu harus disikapi bersama, sehingga perlu langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah," paparnya.

Daop 3 Cirebon mencatat terdapat 71 perlintasan sebidang dijaga, 92 perlintasan sebidang tidak dijaga dan 11 perlintasan liar di sepanjang jalur KA dari Brebes - Tanjungrasa dan Cirebon Prujakan - Songgom. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 25.

Sebenarnya, katanya, sesuai ketentuan perundangan, kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator.

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94, menyatakan bahwa, “(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

Wajib berhenti

Sementara terkait dengan kewajiban pengendara saat melintasi perlintasan sebidang, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 mengatur, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain.

"Pengendara juga wajib mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel," katanya.

Luqman menjelaskan, perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang tersebut muncul dikarenakan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. 

"Angka kecelakaan di perlintasan sebidang cukup tinggi dari tahun ke tahun," katanya.

Melihat fakta tersebut, PT KAI Daop 3 Cirebon bersama instansi-instansi terkait melakukan sosialisasi di enam perlintasan sebidang di wilayah Daop 3 Cirebon. 

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari mulai 17-18 September 2019 di enam titik perlintasan sebidang yang berada di daerah Tegal, Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu.

Penegakan hukum

Tak hanya imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Kegiatan serupa juga KAI lakukan serentak di sejumlah perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

"Diharapkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api," katanya.

Sosialisasi di perlintasan sebidang, merupakan tindak lanjut dari FGD (Focus Group Discussion) "Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?" yang dilaksanakan di Jakarta pada 6 September 2019 lalu. 

FGD dalam rangka HUT ke-74 KAI tersebut dihadiri oleh semua stakeholder terkait perlintasan sebidang, mulai dari Komisi V DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, Polri, pengamat, akademisi, jajaran KAI, para Kadishub dan Polda di Jawa-Sumatera, serta pihak terkait lainnya.

Kegiatan FGD tersebut melahirkan piagam Komitmen Bersama ditandatangani oleh DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, KNKT, POLRI, KAI, dan Jasa Raharja. 

Piagam tersebut berisi berkomitmen pihak-pihak terkait, untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait perlintasan sebidang.

Piagam juga berisi komitmen untuk melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya. "Piagam juga berisi komitmen untuk melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya," tukasnya.***

Bagikan: