Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Cerah berawan, 29.9 ° C

Kasus Sunat Dana Aspirasi Bisa Menjerat Lebih Banyak Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Bambang Arifianto
WARGA mengamati rumah penerima bantuan Rutilahu yang masih berdinding bilik di Kampung Pasir Gede, Desa/Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 17 September 2019. Dugaan penyunatan bantuan Rutilahu Sukahening membuat warga tak bisa maksimal membuat rumahnya laik.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
WARGA mengamati rumah penerima bantuan Rutilahu yang masih berdinding bilik di Kampung Pasir Gede, Desa/Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 17 September 2019. Dugaan penyunatan bantuan Rutilahu Sukahening membuat warga tak bisa maksimal membuat rumahnya laik.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Kasus dugaan pemotongan dana aspirasi yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Desa/Kecamatan Sukahening mencuatkan pula praktik pemotongan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Praktik tersebut membuat penerima bantuan tak maksimal membangun rumah sesuai standard kelaikan.

"PR" menelusuri lokasi penerima bantuan Rutilahu di wilayah Desa/Kecamatan Sukahening, Selasa, 17 September 2019. Dengan diantar Rudiana, Kepala Wilayah (Dusun) Pasir Gede, Desa Sukahening, "PR" mendatangi rumah Yayah di Kampung Pasir Gede, RT 01 RW 06.

Rudiana tahu betul proses pengucuran bantuan tersebut. Ia sempat menjadi saksi kasus itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung beberapa waktu lalu. Sementara Yayah merupakan salah satu warga penerima bantuan Rutilahu di Sukahening pada 2017.

Rumah Yayah terlihat baru dengan cat biru melumuri bagian depannya. Namun ketika "PR" berkeliling di bagian pinggirnya, kesan tempat tinggal dari bantuan pemerintah tersebut merupakan rumah permanen seketika lenyap. Dinding tepi rumah ternyata masih menggunakan bilik. Kondisi lantai rumah memang telah menggunakan keramik. Akan tetapi, tembok di bagian dalam rupanya masih menggunakan tripleks atau papan kayu.

Yayah mengaku menerima bantuan untuk membangun rumahnya senilai Rp 8.250.000. Awalnya, rumah Yayah hanya berupa rumah panggung di tepi tebing. Dengan bantuan tersebut, uang digunakan membangun kediamannya di lokasi yang tak jauh dari rumah lama.

Meski demikian, bantuan tersebut tak benar-benar membuat Yayah maksimal membangun rumah laik huni. Apalagi, Yayah tinggal bersama putrinya, Ririn (26) yang telah memiliki anak. Ia hanya membangun rumah semi permanen karena keterbatasan bantuan yang diterima. Dana tersebut dicukup-cukupkan dengan menggunakan material dinding dari bilik dan tripleks. 

Ternyata, persoalan keterbatasan dana bantuan bukan karena alokasi anggaran yang minim. Rudiana mengungkapkan dugaan adanya pemotongan dana rehabilitas rumah tersebut oleh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Sagara.

Kasus tersebut merebak setelah tembok penahan tanah di Lapang Jati, Desa Sukahening ambrol beberapa tahun lalu. Lagi-lagi nama Deni tersangkut persoalan itu. Sejumlah keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung juga menyebut Deni dalam perkara penyunatan uang bantuan tersebut.

Deni kini sudah tak menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi, beberapa koleganya seperti Asep Hussein yang kembali terpilih jadi wakil rakyat ikut tersangkut dan menjadi saksi dalam persidangan.

Rudiana menuturkan, kasus pemotongan Rutilahu bermula pada pertengahan 2017. Saat itu, sejumlah warga yang mengajukan permohonan bantuan mendapat kucuran dana yang diberikan oleh bendahara Desa Sukahening. Akan tetapi, warga tak mengetahui bahwa sumber dana berasal dari dana aspirasi. "Setelah seminggu baru diberitahu itu dari dana aspirasi," ucap Rudiana.

Ia baru tahu ketidaksesuaian nilai kucuran uang dengan pagu atau peruntukkan bantuan yang seharusnya diterima bantuan dari dokumen sekretaris desa. "Dari pagu ketahuan nilai Rp 15 juta (untuk penerima di wilayahnya). Waktu itu melihat kan sudah di-print di Sekdes," ujar Rudiana.

Sedangkan Yayah, penerima bantuan di Pasir Gede cuma mendapat Rp 8.250.000. Persoalan ketidaksesuaian tersebut sempat memunculkan rumor di warga Sukahening hingga akhirnya perkara itu bergulir di pengadilan. Kendati begitu, penerima bantuan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka masih bersyukur dengan tetap membangun rumah dengan dana yang telah terpotong.

Menurut Rudiana, praktik pemotongan bantuan rumah bukan hanya terjadi di Pasir Gede. Beberapa warga di kedusunan lain seperti Anggeukleung dan Sukahening juga bernasib serupa.

Tidak hanya Rutilahu

Sementara itu,  Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta Nandang Suherman mengatakan terdapat beberpa modus yang bisa dilakukan anggota dewan dalam penyelewengan bantuan pemerintah. "Secara umum, bukan hanya Rutilahu, tetapi proyek yang berasal dari Pokir (pokok-pokok pikiran) dewan," kata Nandang.

Usulan, lanjutnya, datang dari kepala desa atau masyarakat. "Dan biasanya yang ada kaitan dengan jaringan partai, ditampung anggota dewan dari Dapil, diusulkan ke Bappeda terus dikawal oleh anggota dewan dari Dapil," ucapnya.

Pada waktu penyepakatan lokasi dan besaran nilai proyek, anggota dewan mulai berkomunikasi dengan kontraktor. Di sini, harga dan komisi bagi sang wakil rakyat ditengarai mulai disepakati. "Sudah jadi kebiasaan kalau dana aspirasi itu harus ada fee untuk anggota dewan," ujarnya.

Tak pelak, potensi anggota-anggota dewan lain terjerat sangat mungkin terjadi dalam perkara yang sama. Hal senada dikemukakan, Ilham Syawalludin, pegiat antikorupsi Tasikmalaya dari Transparancy and Public Policy Institute. Ilham menyatakan, ada persoalan wawasan kepala desa terkait akses bantuan keuangan. "Sebab itu maka lahirlah broker bantuan anggaran desa. Broker ini yang menjual program bantuan dengan meminta beberapa persen dari bantuan tersebut kepada pihak desa," ujarnya.

Seperti diketahui, eks Kades Sukahening Uwon Dartiwa dan Farid Gozali selaku anggota pelaksana teknis tim pengelolaan kegiatan proyek Sukahening menjadi terdakwa penyelewengan dana bantuan keuangan kepada desa. Farid merupaka adik dari Deni Sagara.***

Bagikan: