Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Dana Desa di Majalengka Bocor hingga Rp 2 Miliar

Tati Purnawati
SELURUH Kepala Desa di Kabupaten Majalengka mendapat salinan Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan Dana Desa dari Inspektorat Kabupaten Majalengka di gedung Yudha Karya Abdi Negara. Dari data LHP terjadi kebocoran anggaran hingga Rp 2 milyaran dari total dana lebih dari Rp 200 milyar yang dikucurkan melalui Dana Desa, Senin, 16 September 2019.*/TATI PURNAWATI/KC
SELURUH Kepala Desa di Kabupaten Majalengka mendapat salinan Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan Dana Desa dari Inspektorat Kabupaten Majalengka di gedung Yudha Karya Abdi Negara. Dari data LHP terjadi kebocoran anggaran hingga Rp 2 milyaran dari total dana lebih dari Rp 200 milyar yang dikucurkan melalui Dana Desa, Senin, 16 September 2019.*/TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA,(PR).- Terjadi kebocoran anggaran Dana Desa di Kabupaten Majalengka sebesar Rp 0,58 persen atau mencapai sekitar Rp 2 miliar dari total dana yang dikucurkan ke desa sebesar lebih dari 200 milyar. Menurut keterangan Kepala Inspektorat Pengawasan Daerah Kabupayen Majalengka Edi Noor Sujatmoko, Senin, 16 September 2019, kebocoran anggaran sebesar itu diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan auditor dari Ispektorat.

Penyebab kebocorannya akibat beberapa faktor, diantaranya ada yang karena pajak yang belum dibayarkan, ada yang kekurangan volume pekerjaan bagi desa yang mengerjakan pembangunan fisik namun sebagian ada yang belum mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya, sementara uang di kas telah diambil dan dipergunakan, namun penggunaanya tidak jelas administrasinya serta bukti fisiknya yang dikerjakannya.

Padahal setiap uang yang keluar dari kas daerah atau kas desa, harus jelas betul pertanggungjawaban administrasi keuangannya, termasuk bukti fisik jika yang dikerjakan adalah fisik. Demikian juga untuk pembangunan ekonomi desa, jelas penerimanya, jelas usahanya dan jelas juga kondisi usahanya.

Disampaikan Edi Noor, bagi pemerintah desa yang terdapat temuan baik karena persoalan administrasi ataupun tidak ada bukti fisik pembangunan, mereka diminta untuk memperbaikinya hingga 60 hari kedepan.

Jika ternyata tidka mempu mempertanggungjawabkan keuangan tersebut, maka statusnya akan ditingkatkan ke penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan hasil LHP berikutnya diserahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak korupsi.

“Sudah ada beberapa kepala desa yang berkas LHP nya terpaksa diserahkan kepada Kejaksaan, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan. Sebetulnya kami tidak ingin ada aparat desa di jebloskan ke penjara, karena kasihan. Makanya mereka harusnya hati-hati, korupsi Rp 200.000.000 dengan nilai milyaran hukumannya bisa sama,” ungkap Edi Noor.

Sementara itu Bupati Majalengka saat penyerahan LHP kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Majalengka mengatakan, pemerintah akan menyelenggarakan diklat bagi seluruh calon kepala desa agar mereka pahak akan administrasi di desa dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh masyarakatnya.

Pemateri bagi peserta diklat seluruhnya adalah tim ahli, dari keuangan, pemerintahan, hukum yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Selain itu pihaknya juga akan memfungsikan saber fungsli secara epektif sehingga tidak ditemukan kebocoran anggaran seperti hasil LHP saat ini. “Setiap dana yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ada bukti fisiknya. Jangan pernah membuat program yang tidak ada hasilnya,” ungkap Bupati.***

 

Bagikan: