Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32.8 ° C

Aksi Simpatik di Tasikmalaya, Warga Tanda Tangani Tolak Pelemahan KPK

Bambang Arifianto
PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menggelar aksi pengumpulan tanda tangan penolakan revisi Undang-Undang KPK dari warga di area Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. Revisi tersebut dinilai melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK.*/ISTIMEWA
PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menggelar aksi pengumpulan tanda tangan penolakan revisi Undang-Undang KPK dari warga di area Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. Revisi tersebut dinilai melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK.*/ISTIMEWA

SINGAPARNA, (PR).- ‎Para pegiat antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) kembali menggelar aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegiat melakukan aksi simpatik dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat dalam kegiatan car free Day atau hari bebas kendaraan di Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. 

Aksi tersebut juga merupakan bentuk dukungan pegiat antikorupsi dan masyarakat dalam mendukung KPK dari berbagai upaya pelemahannya. Warga bisa pula berfoto bersama sembari memperlihatkan poster bertuliskan Save KPK sebagai bentuk dukungan kepada korps antirasuah dan penolakan revisi undang-undangnya.

Arief Rahman Hakim dari Divisi Monitoring Hukum dan Korupsi Politik KMRT mengatakan, tujuan kegiatan tersebut guna menggencarkan penolakan revisi UU KPK.

"Minimal masyarakat tahu kondisi KPK sekarang, kondisi Indonesia sekarang dan kami tidak ingin isu ini padam ini harus terus-terusan dikampanyekan," kata Arief.

Ia mengungkapkan, respon masyarakat Tasikmalaya sangat baik atas aksi simpatik KMRT. "Banyak yang menanda tangani dan sekaligus bertanya tentang kondisi KPK sekarang," tuturnya.

Para pegiat antusias menjelaskan pelemahan yang dialami lembaga antikorupsi yang lahir pada masa reformasi tersebut. "Kami berharap untuk hari ini dan ke depannya warga Kabupaten Tasikmalaya minimal mengetahui dan maksimalnya mendukung kami dalam gerakan penolakan RUU KPK," tutur Arief.

PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menggelar aksi pengumpulan tanda tangan penolakan revisi Undang-Undang KPK dari warga di area Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. Revisi tersebut dinilai melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK.*/ISTIMEWA

Beberapa pasal pada rancangan revisi UU KPK oleh DPR menuai kritik lantaran mempreteli kewenangan KPK. Beberapa pasal dalam draft revisi menunjukkan hal tersebut.

Seperti  pasal 1 ayat 7 terkait status pegawai KPK. Pasal itu menyebut pegawai KPK sebagai pegawai negeri sipil dan pemerintahan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang aparat sipil negara.

Pasal itu berpotensi mengganggu independesi pegawai KPK dalam penangananan perkara karena statusnya telah menjadi penyelenggara negara. Demikian pula dengan pasal 40 mengenai kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara. Dengan pasal itu, KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. 

Pasal kontroversal lain adalah pasal 37 tentang pembentukan dewan pengawas serta pasal 12 B izin penyadapan. Keberadaan dewan pengawas yang dipilih DPR berdasarkan usulan presiden tersebut menuai kritik lantaran kewenangannya masuk dalam penanganan perkara.

Bahkan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan pun mesti mendapat izin dewan pengawas. Tak ayal, operasi-operasi KPK akhirnya rawan bocor yang berdampak rusak dan lambatnya proses penanganan perkara.

Padahal, beberapa penangan perkara seperti penyadapan merupakan jurus ampuh KPK membongkar kasus. Sejumlah upaya pelemahan lain juga terlihat dalam pasal-pasal revisi mengenai sumber penyelidik dan penyidik dibatasi dan harus berasal dari Polri dan PPNS serta pemangkasan kewenangan penuntutan KPK.

Gedung dewan

KMRT sempat  mengelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Kamis, 12 September 2019. Massa menggelar orasi dan menyampaikan pernyataan sikapnya kepada DPRD dan DPRI melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.  

Selepas di gedung dewan, pengunjuk rasa bergerak menuju Alun-alun Singaparna. Di sana, mereka membentangkan spanduk dan kertas berisi penolakan revisi UU KPK yang dimotori DPR tersebut.

"Karena kalau KPK dilemahkan, bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas," kata Lilis Asiyah, perwakilan pengunjuk rasa dalam orasinya. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memperkuat kewenangan Korps Antirasuah dalam mengusut perkara-perkara korupsi.

Alih-alih memperkuat, pemerintah justru mempreteli kewenangan dan kemampuan KPK melalu revisi UU itu. Hal senada dikemukakan Sekretaris KMRT Hendar Suhendra.

Revisi UU KPK adalah lonceng kematian gerakan antikorupsi di Tasikmalaya. KPK merupakan harapan pegiat antikorupsi Tasikmalaya dalam memberantas maraknya korupsi di Tatar Sukapura. "KPK itu ujung tombak gerakan antikorupsi," ucap Hendar.***

Bagikan: