Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.8 ° C

PT BIJB Minta Perpanjangan Masa Pelunasan PBB

Tim Pikiran Rakyat
Bandara Kertajati BIJB/ADE BAYU INDRA
Bandara Kertajati BIJB/ADE BAYU INDRA

MAJALENGKA,(PR).- Setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka, baru mencapai  sekitar 64,71 persen, atau kurang lebih Rp 42,7 miliar dari nilai tagihan sebesar Rp 66 miliar.

Tagihan terbesar untuk kategori perusahaan berada di PT BIJB yang mencapai Rp 6,4 miliar serta tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar sekitar Rp 2 miliar.

PT BIJB hingga September ini belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah menjadi aset perusahaan atas tagihan tahun 2019 sebesar Rp 6,4 miliar. Tunggakan ini termasuk yang terbesar untuk skala perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Lalan Suherlan, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan penagihan kepada perusahaan pengelola bandara tersebut, jawabannya manajemen perusahaan mengajukan perpanjangan waktu pembayaran hingga bulan Oktober mendatang.

“Kalau lahan tanah milik Provinsi Jawa Barat informasinya PBB baru akan di APBD Perubahan  Pemprov Jawa Barat,” ungkap Lalan seperti dilaporkan Tati Purnawati, wartawan Kabar Cirebon.

Penagihan PBB terhadap lahan tanah milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat menurut Lalan dilakukan sehubungan lahan tanah tersebut diperuntukan bagi kawasan komersial untuk perluasan BIJB serta kawasan bisnis lainnya.

“Jadi kenapa itu ditagih karena lahan tersebut adalah diperuntukan bagi kepentingan bisnis, adanya juga satu hamparan dengan bandara sekarang,” kata Lalan.

Dijelaskan Lalan, tunggakan PBB lainnya saat ini terbesar berada di masyarakat, nilai prosentasenya masih sekitar 39 persen. Nilai tunggakan tertinggi berada di masyarakat Majalengka wilayah Utara sementara masyarakat wilayah Selatan relatif kecil, bahkan sebagian desa sudah lunas. Kondisi ini diduga karena nilai NJOP untuk wilayah Majalengka bagian selatan relatif lebih kecil dibanding wilayah Utara serta kepemilikan tanah perorangan juga luasnya relatif lebih kecil.

Malah NJOP di Kecamatan malausma dan Lemahsugih masih ada yang bernilai Rp 7.000 per meter persegi. Sebaliknya untuk wilayah Kertajati, Jatitujuh, Ligung dan sekitarnya jauh di atas itu.

Sejumlah masyarakat mengakui  belum menerima ganti rugi tanah yang kini dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan. Di sisi lain mereka masih membayar PBB. Menanggapi hal itu  Lalan yang saat itu disertai stafnya Agus menyebutkan, pihaknya sudah meminta pemerintah desa untuk segera menghapus SPPT tersebut, karena kepemilikan tanah sudah beralih kepemilikan, menjadi milik perusahaan PT LMS, sehingga PBB menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola tol.

Nilai tagihan PBB untuk ruas tol yang berada di Majalengka sendiri mencapai sekitar Rp 2 miliar, dan itu telah dilunasi perusahaan.***

 

 

 

 

 

 

Bagikan: