Pikiran Rakyat
USD Jual 14.084,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Warga Terdampak Tumpahan Minyak Mentah di Karawang Mulai Menerima Dana Kompensasi

Dodo Rihanto
WARGA bergotong royong memasukkan ceceran minyak mentah Pertamina ke dalam kantong-kantong dan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara di Pantai Sedari, Karawang, Kamis 1 Agustus 2019.*/ANTARA
WARGA bergotong royong memasukkan ceceran minyak mentah Pertamina ke dalam kantong-kantong dan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara di Pantai Sedari, Karawang, Kamis 1 Agustus 2019.*/ANTARA

KARAWANG, (PR).- Sebanyak 10.271 warga terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1 mulai menerima dana kompensasi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang disalurkan melalui anak usahanya, PT PHE Offshore North West Java (ONWJ), Rabu, 11 September 2019. Nilai kompensasinya dinilai masih minim, yakni Rp900 ribu per warga per bulan terhitung sejak Juli 2019.

"Sebanyak 10.271 warga terdampak yang mendapatkan dana kompensasi itu sebelumnya telah diverifikasi oleh tim," ujar Afif Saifudin, Direktur Pengembangan PHE, Rabu, 11 September 2019.

Menurutnya, untuk keperluan itu, pihaknya telah menyiapkan dana tahap awal sebesar Rp18,54 miliar. Mekanisme pembayaran kompensasi melibatkan Himpunan Bank Negara (HIMBARA), yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

"Pelaksanaan pembayaran dimulai dari Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, dan Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya. Selanjutnya, pembayaran akan dilakukan di area terdampak lainnya," kata Afif.

Dikatakannya, pembayaran kompensasi awal tersebut hanya berupa dana penyangga mengingat insiden tumpahan minyak sudah berjalan dua bulan. Nilai kompensasi yang sebelumnya diajukan warga terdampak masih dilakukan proses perhitungan, sehingga memerlukan waktu lebih banyak.

“Untuk menjaga proses ini berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, PHE bekerjasama dengan berbagai instansi dan konsultan akademik sebagai penilai ekonomi untuk penentuan nilai kompensasi akhir," katanya.

WARGA terdampak tumpahan minyak menunjukkan buku rekening sebagai tanda mereka telah menerima dana kompensasi dari PT Pertamina PHE ONWJ, Rabu, 11 September 2019.*/DODO RIHANTO/PR

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, yang hadir dalam pemberian kompensasi tahap pertama di Desa Sedari mengatakan, Pemkab Karawang mengapresiasi PHE ONWJ dalam percepatan pemberian kompensasi tahap pertama itu. "Pemerintah Kabupaten Karawang terus mendesak pihak PHE ONWJ dan semua instansi terkait, sehingga pemberian kompensasi tahap pertama ini dapat berlangsung lancar," ujarnya.

Cellica menambahkan, warga terus mendukung dan membantu PHE ONWJ dalam penanganan insiden ini, terutama untuk pembersihan ceceran minyak. Dia menyatakan harapannya agar semburan minyak mentah segera bisa dihentikan, sehingga kehidupan warga pesisir bisa kembali normal.

Penetapan jumlah warga dan penentuan nilai kompensasi

Sementara itu, VP Relations PHE, Ifki Sukarya menyatakan, untuk  persyaratan pencairan dana kompensasi tahap awal, warga diwajibkan membuat surat pernyataan. Surat itu disampaikan pada saat proses aktivasi rekening oleh pihak bank.

Menurut Ifki, kompensasi kepada warga terdampak diberikan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah diverifikasi. KKP telah melaksanakan pendataan warga terdampak pada 15-18 Agustus 2019 di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Cakupannya tersebar di tujuh kota dan kabupaten, yakni Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang, dan Kota Cilegon. 

“Data KKP yang sudah masuk ke sistem per 28 Agustus 2019 sebanyak 14.721. Data tersebut selanjutnya diverifikasi pada 2-9 September 2019 di tiap kabupaten dan kota oleh tim kompensasi yang ditetapkan melalui SK Bupati dan Walikota masing-masing,” ujarnya. 

Kompensasi awal disepakati sebesar Rp900 ribu per warga setiap bulan selama dua bulan periode terdampak, yakni Juli-Agustus 2019. Besaran kompensasi itu ditentukan berdasarkan hasil koordinasi pemangku kepentingan pada 9-10 September 2019 yang dihadiri Tim Kejaksaan Agung, BPKP, KKP, KLHK, SKK Migas, MUI Jabar, dan Kepala Dinas di tujuh kabupaten dan kota. Pertimbangan juga berdasarkan hasil survei Tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB sebagai konsultan akademik.***

Bagikan: