Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Belum Jelas

Rani Ummi Fadila
ILUSTRASI.*/DOK. PR
ILUSTRASI.*/DOK. PR

GARUT, (PR).- Honorer K2 mempertanyakan kejelasan nasib mereka setelah dinyatakan lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Februari 2019 lalu. Sejak tujuh bulan lalu, belum ada kepastian dari pemerintah pusat tentang waktu pengangkatan menjadi P3K yang telah lulus tes hingga gaji yang akan diterima.

Salah satu honorer yang mempertanyakan kepastian nasibnya yakni Lukman Setiawan (55), guru SMPN 2 Garut. Usai dinyatakan lulus tes P3K, Lukman telah memberikan sejumlah berkas administrasi kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, seperti ijazah, surat kelakuan baik dari kepolisian dan surat sehat dari rumah sakit. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar kelanjutan terkait P3K dari pemerintah.

Padahal, Lukman akan pensiun tiga tahun lagi sehingga dia ingin segera bekerja dengan status P3K. Dia pun ingin merasakan mendapat gaji setara pegawai negeri sipil. Lukman telah bekerja sebagai guru berstatus honorer K2 selama 19 tahun.

"Makanya ingin cepat jadi P3K, sudah lama nunggu (diangkat P3K)," kata Lukman di SMPN 2 Garut, Rabu 11 September 2019. 

Kabar beredar yang diterima Lukman, kepastian tentang pengangkatan P3K akan dikeluarkan pemerintah pada Oktober 2019. Selain Lukman, terdapat 299 honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang juga menunggu kabar dari pemerintah pusat. Mereka terdiri dari tiga bidang kerja, yakni guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut pun belum mendapat kabar pengangkatan P3K dari pemerintah pusat. Sekertaris BKD Kabupaten Garut, Muhlis telah menanyakan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tanya ke BKN, katanya nunggu informasi dari Kementerian PAN-RB. Tanya ke Kementerian PAN-RB, katanya nunggu informasi dari BKN," ucap Muhlis di kantor BKD Kabupaten Garut.

Selain waktu pengangkatan, Pemkab Garut pun menunggu aturan yang mengatur tentang penggajian P3K. Gaji P3K ditanggung pemerintah kabupaten.

"Apakah gaji P3K setelah diangkat disetarakan dengan calon pegawai negeri sipil atau langsung setara pegawai negeri sipil? Kalau setara CPNS, berarti yang diterima 80% dari gaji," kata Muhlis.

Berdasarkan informasi yang diterima Muhlis, gaji P3K setara dengan PNS golongan III/a. Namun, informasi itu masih perlu diklarifikasi kebenarannya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Garut menunggu aturan terkait P3K dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemkab Garut akan menganggarkan gaji P3K pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan perhitungan, gaji P3K setara PNS golongan III/a sekitar Rp 2,5 juta per orang. Namun, Muhlis belum bisa memastikan apakah P3K akan mendapat tunjangan kinerja daerah seperti PNS Kabupaten Garut. Kepastian tentang hal itu menunggu aturan dari pemerintah pusat.

Adapun, berkas seperti ijazah, surat kelakuan baik dan surat kesehatan dari 300 peserta yang lulus tes P3K masih berada di kantor BKD Kabupaten Garut. Hal itu atas instruksi dari BKN yang meminta berkas tersebut jangan dulu dikirim ke BKN. BKN pun belum membentuk tim penerimaan berkas P3K.

"Alur penyaluran berkas terhenti, padahal sudah siap dikirim ke BKN," ucap Muhlis.

Sudah banyak honorer K2 yang bertanya-tanya kepada BKD tentang nasib mereka selanjutnya. Namun, BKD hingga saat ini belum bisa memberikan jawaban karena belum ada aturan terkait P3K dari pemerintah pusat.***

Bagikan: