Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 22.6 ° C

Warga Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Minta Pemerintah Hibahkan Perumahan di Sakurjaya

Adang Jukardi
BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir (Kedua kanan) tengah mendengarkan aspirasi  warga OTD (orang terkena dampak) Waduk Jatigede di bawah naungan   Forum Komunikasi OTD (FKOTD) Waduk Jatigede pada audiensi di ruang rapat Cakrabuana kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa, 10 September 2019.*/ADANG JUKARDI/PR
BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir (Kedua kanan) tengah mendengarkan aspirasi warga OTD (orang terkena dampak) Waduk Jatigede di bawah naungan Forum Komunikasi OTD (FKOTD) Waduk Jatigede pada audiensi di ruang rapat Cakrabuana kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa, 10 September 2019.*/ADANG JUKARDI/PR

 

SUMEDANG, (PR).- Warga OTD (orang terkenda dampak) pembangunan Waduk Jatigede meminta pemerintah menghibahkan perumahan relokasi di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya yang dulunya dialokasikan untuk pemindahan warga OTD Jatigede. Namun, karena ada perubahan aturan bahwa kompensasi untuk warga OTD Jatigede diganti dengan uang, sehingga perumahan relokasi itu urung diberikan kepada warga OTD.

Saat ini mereka memohon mendapatkan perumahan itu, karena banyak warga OTD Jatigede yang tidak memiliki rumah walaupun mereka sudah diberikan kompensasi berupa uang. Warga OTD juga meminta Pemkab Sumedang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede yang belum tuntas.

Hal itu, terutama pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan yang sudah inkracth (memiliki kekuatan hukum) di pengadilan. Selain itu juga, pemerintah harus membuka lapangan kerja yang luas. Sebab, hingga kini banyak warga OTD Jatigede yang menganggur sehingga dapat menimbulkan kemiskinan baru.

Demikian benang merah audiensi antara Pemkab Sumedang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Sumedang dengan Forum Komunikasi OTD (FKOTD) Waduk Jatigede di ruang rapat Cakrabuana kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa, 10 September 2019.

Audiensi tersebut, dihadiri langsung Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang sementara Atang Setiawan, Anggota DPRD Dede Suwarman dan Asda 1 Bidang Pembangunan Setda Kab. Sumedang Endah Kusyaman. Menurut Pembina Forum Komunikasi OTD (FKOTD) Waduk Jatigede, Rohmat Hidayat, dalam audiensi, bupati siap membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami warga OTD di Jatigede. Untuk menyelesaikannya, bupati akan membentuk tim kecil yang beranggotakan dari unsur Pemkab Sumedang dan FKOTD Waduk Jatigede.

“Kami setuju dengan pembentukan tim kecil ini. Walaupun dari dulu sudah beberapa kali dibentuk tim kecil tapi implementasinya selalu kandas, untuk sekarang ini jangan terulang lagi. Makanya, saya minta pembentukan tim kecil harus dilakukan sekarang. Dan tadi sudah disepakati, pembentukannya akan dilaksanakan hari ini juga,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam tim kecil itu akan dibahas berbagai permasalahan yang menjadi tuntutan warga OTD. Seperti halnya  permasalahan umum terkait  pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan yang belum tuntas serta membuka lapangan kerja yang luas karena banyak  warga OTD yang menganggur. Untuk permasalahna khusus, terkait permohonan warga OTD untuk mendapatkan perumahan  relokasi sebanyak 517 unit di Desa Sakurjaya, Kec. Ujungjaya.  Sebab, banyak warga OTD yang belum punya rumah. Jumlahnya mencapai  ratusan KK (kepala keluarga).   

“Memang, dulu warga OTD sudah mendapatkan uang kompensasi Kategori B untuk pemindahan rumah Rp 29 juta, sebelum waduk Jatigede digenang. Namun, uangnya habis dipakai mengontrak rumah bertahun-tahun. Padahal, jatah mengontrak dari uang kompensasi itu hanya 6 bulan. Akibatnya, banyak warga OTD yang sekarang tidak punya rumah. Oleh karena itu, warga OTD memohon kepada pemerintah untuk memberikan rumah relokasi di Sakurjaya,” ucap Rohmat.

Kini rumah di Perumahan Sakurjaya banyak dibisniskan oleh oknum

Terlebih karena perumahan relokasi itu sudah lama tak terpakai, kata dia, sehingga banyak yang diperjualbelikan oleh oknum dengan kisaran harga Rp 2 juta sampai Rp 7 juta per unit. “Positif, ada beberapa rumah yang diperjualbelikan. Kami punya bukti bermaterai. Ironisnya, ketika kami mau melihat-lihat rumah tersebut, langsung diusir. Oleh karena itu, kami minta bupati segera menertibkan pelanggaran tersebut sekaligus mengosongkannya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang hingga kini terus memperjuangkan penyelesaian berbagai permasalahan yang dialami warga OTD Jatigede. Untuk membahasnya, akan dibentuk tim kecil yang beranggotakan unsur Pemkab Sumedang dan FKOTD Waduk Jatigede.  “Ketua timnya Asda 1 Bidang Pemerintahan, Endah Kusyaman. Setelah diurai permasalahannya, nanti dicari solusinya dan kapan pelaksanaannya. Semua itu akan dibahas oleh tim kecil,” tuturnya.

Sementara untuk perumahan di Desa Sakurjaya yang dulunya untuk  relokasi warga OTD, kata Dony, hingga kini sedang dimohonkan kepada Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk dihibahkan kepada Pemkab Sumedang. Sebab, perumahan itu tanahnya milik provinsi dan bangunannya milik pemerintah pusat. “Kalau sudah dihibahkan, perumahannya akan dimanfaatkan untuk beberapa program prioritas di Kab. Sumedang,” katanya.

Ditanya kalau dihibahkan untuk warga OTD Jatigede yang belum punya rumah, ia mengatakan, hal itu akan dibicarakan dan dikaji lebih lanjut. Apabila perumahan itu sudah milik Pemkab Sumedang, akan diidentifikasi penggunaannya. “Seandainya untuk warga OTD Jatigede, harus betul-betul sudah terverifikasi. Untuk permintaan agar perumahan  itu dikosongkan, itu menjadi kewenangan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Hanya saja, kami berwenang menertibkan beberapa rumah yang dihuni tidak sesuai aturan (diperjualbelikan-red),” ujar Dony.***

Bagikan: