Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Umumnya berawan, 20.1 ° C

Pemkab Tasikmalaya Harus Dirikan Pos Pemadam Kebakaran di Selatan

Bambang Arifianto
KEBAKARAN menghanguskan area perkebunan karet di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 5 September 2019. Pemkab Tasikmalaya perlu mendirikan pos pemadam kebakaran di Tasikmalaya selatan agar respon penanganan kebakaran cepat.*/DOK KECAMATAN CIPATUJAH
KEBAKARAN menghanguskan area perkebunan karet di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 5 September 2019. Pemkab Tasikmalaya perlu mendirikan pos pemadam kebakaran di Tasikmalaya selatan agar respon penanganan kebakaran cepat.*/DOK KECAMATAN CIPATUJAH

SINGAPARNA, (PR).- Jarak yang jauh dan tak adanya pos armada terdekat membuat petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tasikmalaya sulit menjangkau titik-titik kebakaran yang berada di wilayah Tasikmaya selatan dengan cepat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mendirikan pos pemadam kebakaran serta menyiagakan armadanya di kawasan tersebut.

Jarak tempuh yang jauh dari Singapara sebagai pusat pemerintahan sekaligus lokasi pos komando induk Damkar dari wilayah Tasikmalaya selatan membuat proses pemadaman kerap terlambat. HE Agus Muslim, eks Camat Cipatujah menuturkan, butuh waktu tiga jam bagi armada Damkar dari Singaparna untuk tiba di Cipatujah. Akibatnya, rumah-rumah di Cipatujah yang mengalami kebakaran keburu habis sebelum kendaraan Damkar tiba di lokasi.

"Tiga jam rumah sudah habis jika (kebakaran) tak terantisipasi," ujar Agus saat dihubungi, Senin, 9 September 2019. Yang dimaksud tak terantisipasi adalah ketika rumah yang terbakar juga tak memiliki sumber air yang bisa disedot warga guna memadamkan api.

Keterlambatan kedatangan kendaraan dan petugas Damkar plus ketiadaan sumber air untuk warga memadamkan api membuat rumah tersebut dipastikan musnah dilalap api. "Kebakaran rumah hampir rata-rata tidak tertolong, hangus, tidak terantisipasi," ujarnya.

Tak pelak, lanjut Agus, pendirian pos untuk penyiagaan armada dan petugas Damkar di Tasikmalaya selatan harus dilakukan. Lokasi pos atau penempatan armada bisa dberada di Kecamatan Karangnunggal sehingga bisa menjangkau wilayah selatan dari Cibalong, Parungponteng, Sodonghilir, Bojongasih, hingga Cipatujah. Dengan lokasi pos yang lebih dekat, kebakaran-kebakaran di wilayah selatan bakal lebih terantisipasi.

Agus yang baru saja dipindah dari Cipatujah dan sekarang menjabat Camat Sukaraja tahu betul pentingnya ketersediaan armada Damkar di kawasanTasikmalaya selatan. Pada Kamis, 5 September 2019, kebakaran terjadi di area perkebunan karet di Kampung Tarisi, Desa/Kecamatan Cipatujah. Lahan seluas 15 hektar pun habis terbakar.

Agus yang saat itu masih menjabat Camat Cipatujah sempat meminta bantuan petugas dan armada Damkar di Singaparna pada pukul 14.00 WIB. "Datangnya (ke lokasi) pukul 16.00," ucap Agus.

Persoalan jarak yang jauh dan waktu tempuh memang menjadi kendala petugas Damkar datang lebih cepat. Apalagi, jalur lintasan menuju Tasikmalaya selatan juga berkelok-kelok sehingga tak memudahkan armada Damkar melewatinya. Sebelum petugas dan kendaraannya datang, warga bahu membahu memadamkan api dengan menggunakan peralatan dan air seadanya. 

Kondisi itu membuat api menjalar dan membuat kebakaran meluas hingga akhir petugas datang melakukan pemadaman. Para camat dan tokoh masyarakat Tasikmalaya selatan pernah meminta Pemkab menyediakan armada pemadam kebakaran di wilayah selatan saat rapat di Kecamatan Karangnunggal beberapa tahun lalu. 
Permintaan itu memang dipenuhi Pemkab. Namun, penempatan armada tak disertai alokasi anggaran operasionalnya. Pemerintah desa dan kecamatan harus menanggung biaya operasionalnya. "Akhirnya (armada Damkar) ditarik kembali ke kabupaten," ucap Agus.

Sarana terbatas

Sementara itu,  Kepala Seksi Pegendalian Operasi Sarana Prasarana Penyelamatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya ‎Asep Taufiqqurohman mengakui keterbatasan instansi dalam menjangkau lokasi-lokasi kebakaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang begitu luas. "Jaraknya dari Mako (Pos Singaparna) sampai lokasi daerah selatan memang SOP-nya tidak tercapai," ujar Asep.

Idealnya, dalam durasi 15 menit, jarak waktu yang ditempuh petugas dan armada Damkar mencapai 7 kilometer. Namun untuk mencapai Cipatujah saja, bisa makan waktu hingga tiga jam.

Keadaan itu membuat petugas juga terlambat mencapai lokasi guna segera memadamkan api. "Paling ge cuma evakuasi, paling ge pendinginan," ujar Asep.

Tak hanya itu, Pemkab Tasikmalaya hanya memiliki empat kendaraan Damkar yang masih bisa beroperasi. Dua kendaraan lain sudah tak laik digunakan dan telah berusia tua. Jumlah total personil pun cuma 24 orang dengan 18 diantaranya merupakan petugas lapangan. 

eski demikian, para petugas tetap melaksanakan tugas dengan berbagai keterbatasan tersebut. Keberadaan Damkar juga masih bergabung atau menjadi bagian dari Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya.

Rencananya, lanjut Asep, bakal dibuat empat pos Damkar yang berlokasi di Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya, Singaparna. Pengadaan kendaraan Damkar khusus yang lebih kecil dengan muatan air 600 liter juga diusulkan kepada pemerintah. Kendaraan jenis itu bisa menjangkau wilayah dengan akses yang sulit. Hingga kini, rencana pembuatan pos tersebut masih dibahas Pemkab. 

Terkait pernah adanya penempatan armada di Karangnunggal beberapa tahun lalu, Asep membenarkannya. "Dulu satu unit disimpan di Karangnunggal, jarak beberapa bulan mereka mengembalikannya karena untuk biaya operasional juga minim," kata Asep.

Menurut dia, masyarakatlah yang meminta adanya kendaraan Damkar yang disimpan di sana serta menjanjikan menanggung biaya operasional. Akan tetapi, biaya tersebut akhir dirasa membebani masyarakat. Asep mengatakan, anggaran memang Damkar terbilang kecil termasuk dalam pembiayaan operasional kendaraannya.***

Bagikan: