Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Sebagian cerah, 28.2 ° C

Pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia Diperketat

Hilmi Abdul Halim
BUPATI Purwakarta Anne Ratna Mustika mengunjungi salah seorang Pekerja Migran Indonesia yang berhasil dipulangkan ke rumahnya, akhir pekan lalu. Maraknya PMI ilegal yang bermasalah membuat pemerintah daerah setempat memperketat penyaluran PMI ke luar negeri.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
BUPATI Purwakarta Anne Ratna Mustika mengunjungi salah seorang Pekerja Migran Indonesia yang berhasil dipulangkan ke rumahnya, akhir pekan lalu. Maraknya PMI ilegal yang bermasalah membuat pemerintah daerah setempat memperketat penyaluran PMI ke luar negeri.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Pemerintah Kabupaten Purwakarta meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI). Langkah itu menyusul temuan beberapa warga asal daerahnya yang menjadi PMI di Arab Saudi secara ilegal.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menduga saat ini masih ada warganya yang menjadi PMI secara ilegal di luar negeri. "Itu membuat kita kesulitan. Ketika ada masalah kita sulit mendeteksinya," ujar Anne di Bale Nagri Purwakarta, Senin 9 September 2019.

Selain kesulitan mendeteksi keberadaannya di negara tujuan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta juga kesulitan saat akan memulangkannya. Pasalnya, PMI yang menggunakan jalur ilegal sering kali tidak memiliki identitas yang jelas.

"Mereka ada yang menggunakan data asal kabupaten lain. Jadi kalau ada masalah susah mendeteksi identitas aslinya," kata Anne. Kendala yang sama dialami oleh PMI bernama Abdul Karim yang dipulangkan dari Arab Saudi pekan lalu.

Meskipun dari jalur ilegal, Anne menyatakan pemerintah daerahnya akan tetap membantu proses pemulangan PMI tersebut. Namun, ia mengakui prosesnya sangat sulit dan terkadang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan PMI dari jalur resmi.

Selain meningkatkan pengawasan untuk mengurangi jumlah PMI ilegal, Anne juga mengintruksikan dinas terkait melakukan program pengalihan PMI ilegal ke jalur resmi. "Kita juga terus sosialisasikan (moratorium PMI ke Timur Tengah) dan terus gali potensi untuk eks-PMI," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Purwakarta, Titov Firman meyakinkan minat masyarakat untuk menjadi PMI saat ini sudah mulai berkurang. Ia mencatat jumlah PMI dari jalur resmi yang berasal dari Purwakarta saat ini hanya berjumlah sekitar 100 orang.

"Rata-rata mereka bekerja formal terutama di negara yang kita rekomendasikan. Yaitu Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunei," katanya. Namun, ia tidak bisa memastikan jumlah PMI dari jalur ilegal karena penyalurannya tidak terdata.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memulangkan dua PMI dari Arab Saudi dalam satu pekan yang lalu. Salah seorang di antaranya pulang dalam keadaan meninggal dunia karena mengalami serangan jantung setelah terjatuh dan mengalami koma selama lima hari.

Disnakertrans Purwakarta juga tengah berupaya memulangkan seorang PMI lainnya bernama Tutih. Warga asal Kecamatan Maniis itu diketahui sudah 11 tahun terakhir bekerja secara berpindah-pindah di Arab Saudi tanpa sekalipun pernah pulang ke kampung halamannya.

Permintaan Tutih disampaikan melalui video pendek yang ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu dianggap kurang efektif dibandingkan bila keluarga PMI yang bersangkutan melaporkan secara langsung ke Disnakertrans.

"Lebih baik, kalau ada pihak keluarga yang melapor kepada kami bukan lewat media sosial. Kalau laporannya dari keluarga penanganannya bisa lebih cepat," kata Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Purwakarta, Tuti Gantini. ***

Bagikan: