Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Ribuan Warga Sukabumi Unjuk Rasa Menolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS

Ahmad Rayadie
SALAH seorang pengunjuk rasa tengah membawa spanduk yang berisikan penolakan kenaikan iuran BPJS saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi, Jumat, 6 September 2019.*/AHMAD RAYADIE/PR
SALAH seorang pengunjuk rasa tengah membawa spanduk yang berisikan penolakan kenaikan iuran BPJS saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi, Jumat, 6 September 2019.*/AHMAD RAYADIE/PR

SUKABUMI, (PR).- Sedikitnya 1.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jumat, 6 September 2019 mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi. Dengan pengawalan ketat ratusan personil Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota dan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0607, Kota Sukabumi, mereka berunjuk rasa menolak rencana kenaikan iuran BPJS. 
 
Personil gabungan mengawal para pengunjuk rasa saat melakukan longmarch menelusuri beberapa ruas jalan di Kota Sukabumi, serta melakukan pengamanan terhadap gedung wakil rakyat saat para perwakilan aksi melakukan serangkaian orasi. 

Mereka menyampaikan orasi secara bergantian. Pengunjuk rasa menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Terutama, kebijakan pemerintah mengelola keuangan negara melalui pencabutan subsidi untuk rakyat. 

Apalagi, pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada sektor BPJS, akan tetapi juga pada subsidi TDL. 

"Kami menilai kebijakan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Karena itu, kami menolak kenaikan iuran BPJS dan kebijakan lain yang tidak berpihak kepada rakyat kecil," kata perwakilan Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Budi Lesmana. 

"Kami pun menyoroti serbuan barang impor yang dinilai sudah tidak terkendali. Dan akhirnya, rakyat menjadi sapi perahan akibat dari kebijakan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil," katanya. 

Aksi unjuk rasa puluhan elemen masyarakat dihadiri Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Sejumlah anggota DPRD Kota Sukabumi dan perwakilan dari pihak BPJS, juga hadir dalam aksi tersebut.

Kebijakan lain

Selain itu, kata Budi Lesmana, para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan kerjasama dengan RRC dalam proyek OBOR atau BRI. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. 

"Kami pun mendesak pemerintah untuk menindak kelompok separatisme yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Hentikan kriminalisasi bendera tauhid dan mengakui sebagai bendera umat islam. Serta, hentikan kriminalisasi ulama dengan alasan radikalisme," katanya.

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan akan aegera menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa ke pemerintah pusat. "Kami akan menyampaikan keinginan dan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat," katanya.***

Bagikan: