Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 21.2 ° C

Pembebasan Lahan Lambat, Pemerintah Masih Optimistis Tol Cisumdawu Rampung 2020

Tia Dwitiani Komalasari
PEMBANGUNAN tol Cisumdawu di Sumedang, Kamis 5 September 2019.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR
PEMBANGUNAN tol Cisumdawu di Sumedang, Kamis 5 September 2019.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR

SUMEDANG, (PR).- Pemerintah optimistis pembangunan tol Sisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) selesai sesuai target yaitu akhir 2020.

Kenyataannya, proses pembebasan lahan masih berjalan lamban. Dana pembebasan lahan bahkan diperkirakan bertambah Rp 1 triliun.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek tol Cisumdawu sepanjang 60,47 km dibagi menjadi enam seksi. Seksi I dan II dikerjakan pemerintah.

Sementara empat seksi lainnya dikerjakan investor yang terdiri atas BUMN dan swasta yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Jasa Sarana, PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Mereka tergabung dalam PT Citra Karya Jabar Tol.

Hingga saat ini, pembebasan lahan di enam seksi tersebut belum ada yang mencapai 100 persen. Pembebasan lahan seksi I baru mencapai 72,9 persen , seksi II mencapai 93,11 persen, seksi III  99,76 persen, seksi VI mencapai 16,34 persen, sedangkan seksi IV dan V masing masing 0 persen.

KEPALA Badan Pengatur Jalan Tol  Danang Parikesit (rompi kuning) mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan pembanunan tol Cisumdawu di Sumedang, Kamis 5 September 2019. Pemerintah optimistis tol Cisumdawu bisa beroperasi akhir 2020.*/TIA DWITIANI KOMALASARI/PR

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan, pekerjaan konstruksi tol Cisumdawu sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, ada kendala ketersediaan lahan sehingga pengerjaan proyek banyak tertunda.

Danang meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih aktif menyosialisasikan proyek kepada masyarakat yang terdampak pembangunan tol.

"Perlu kerja sama dengan semua stakeholder terkait sehingga proses pembebasan lahan bisa segera rampung. Kami juga berharap Kementriam Lingkungan Hidup bisa membantu untuk mendorong pembebasan lahan Perhutani yang mencakup 85 persen lahan di seksi VI," ujarnya.

Untuk mengatasi proses administrasi yang memakan waktu, Danang mengusulkan agar kontraktor bisa melakukan sistem sewa lahan warga terlebih dahulu.  "Bagi warga yang sudah setuju ganti rugi lahan, namun proses administrasinya lama, kami bisa gunakam sistem sewa terlebih dahulu. Jadi, kami bisa langsung memgerjakan proyek di atas lahan tersebut. Karena banyak dari pengerjaan proyek yang terpotong karena pembebasan lahannya belum selesai," ujarnya.

Anggaran Bertambah

Danang mengakui bahwa investor meminta dana talangan tambahan untuk membebaskan lahan. "Sebenarnya bukan anggarannya bengkak, tetapi alokasi pembebasan tanah yang ada di kontrak belum sepenuhnya terlampaui dari anggaran yang ada," ujarnya.

Direktur SDM dan Lahan PT Citra Karya Jabar Tol Ahmad Zaky mengatakan, dia meminta dana tambahan pembebasan lahan sebesar Rp 1 triliun dari pagu sebelumnya senilai Rp 2,5 triliun. Dengan demikian, dana pembebasan lahan diperkirakan bertembah menjadi Rp 3,5 triliun.

Menurut dia, hal itu disebabkan masih banyaknya bidang lahan yang belum dibebaskan. "Bahkan kami juga pada akhirnya ikut membebaskan lahan seksi I dan II," ujarnya.***

Bagikan: