Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Mahasiswa Tasikmalaya Kritik Anggota Dewan yang Kerap Pelesir

Bambang Arifianto
MAHASISWA menggelar unjuk rasa dalam pelantikan DPRD Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Selasa, 3 September 2019. Kinerja para wakil rakyat itu kena kritik lantaran gandrung melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran yang besar.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
MAHASISWA menggelar unjuk rasa dalam pelantikan DPRD Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Selasa, 3 September 2019. Kinerja para wakil rakyat itu kena kritik lantaran gandrung melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran yang besar.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Perilaku anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang gandrung pelesir ke luar kota dengan dalih kunjungan kerja mendapat kritik sejumlah mahasiswa yang menggelar unjuk rasa dalam pelantikan para wakil rakyat tersebut di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa, 3 September 2019. Para mahasiswa mendesak, DPRD yang baru dilantik menghentikan pemborosan anggaran tersebut.

Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji 45 anggota DPRD 2019-2024 diwarnai aksi unjuk unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, HIMA Persis dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya. Unjuk rasa tersebut membuat Jalan RE Martadinata sempat ditutup oleh aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

Dalam orasinya, HMI mengkritisi borosnya penggunaan anggaran oleh DPRD untuk kegiatan kunjungan kerja. "Kita lihat saja dari perjalanan dinas yang tidak ada dampaknya buat masyarakat," kata Ketua HMI Cabang Tasikmalaya Yoga Ahmad Fauzi‎.

Dari data yang dimilikinya, anggaran perjalanan dinas luar kota DPRD Tasikmalaya mencapai Rp 10.507.568.000 pada 2018. "Artinya ini menunjukkan pemborosan dewan," kata Yoga.

Padahal, lanjutnya, Kota Tasikmalaya masih memiliki persoalan kemiskinan yang belum tuntas. Alih-alih mengatasinya, DPRD justru lebih senang melakukan kunjungan kerja dengan anggaran yang besar. Perjalanan dinas luar DPRD pun tak punya dampak yang nyata terhadap pembangunan. Tak pelak, HMI menginginkan DPRD yang baru dilantik bisa lebih menghemat penggunaan anggaran. "Harus diefisienkan," tutur Yoga.

DPRD juga mesti menyampaikan capaian apa saja yang berhasil dilakukan dalam pembangunan Kota Tasikmalaya sebagai hasil kunjungan kerja tersebut. Selain persoalan anggaran, para mahasiswa menyoroti persoalan-persoalan publik yang masih terabaikan.
 

Kritik HMI sejalan dengan analisis Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta Nandang Suherman. Dalam dokumen realisasi APBD Kota Tasikmalaya, perilaku menghambur-hamburkan uang rakyat tersebut terkuak.

Ia mencontohkan, kegiatan pembahasan program legislatif daerah pada 2017 dengan total anggaran‎ Rp1.075444.547. Sedangkan alokasinya untuk perjalanan dinas ke luar daerah mencapai Rp 853.773.647. Hampir 85 persen total anggaran tersebut tersedot kegiatan kunjungan kerja para wakil rakyat.

Padahal, inti pelaksanaan kegiatan dengan kunjungan kerja itu juga tak relevan. Apalagi, konstituen para wakil rakyat tersebut berada di Kota Tasikmalaya. "Kenapa mereka sering sekali berkunjung ke luar Tasik," ucapnya.

Muncul dugaan ada skenario dengan sekretariat dewan

Amanat undang-undang pun menegaskan, DPRD bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan daerah pemilihannya. Praktik pelesiran itu juga telah berlangsung lama. Diduga ada skenario berupa setting antara sekretariat dewan dan pimpinan DPRD guna membahas peruntukkan pengalokasi anggaran, termasuk perjalanan dinas luar daerah.

Jika dihitung rata-rata, lanjut Nandang, setiap anggota DPRD  bisa menghabiskan anggaran sekira 17-23 juta perbulan dari anggaran itu. Para anggota dewan pun lebih banyak berada di luar daerah untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD sementara periode 2019-2024  Agus Wahyudin mempersilakan untuk mengecek langsung dokumen anggaran terkait persoalan itu. "Tinggal dilihatlah dokumennya, apakah memang angka sebesar itu atau tidak. Kan pengguna anggaran kan bukan di dewan, dewan itu hanya penerima manfaat anggaran," ujar Agus yang menjabat sebagai Ketua DPRD pada periode 2014-2019.

Ia menilai persoalan efektifitas penggunaan anggaran hanya permasalahan persepsi. "Saya kira sepanjang itu dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan tidak ada masalah, tetapi baiknya memang anggota dewan mendengarkan keluhan masyarakat," ucap politis dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut.***

Bagikan: