Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Sebagian cerah, 30 ° C

Tilep Dana Desa, Kades Compreng Dibui

Tim Pikiran Rakyat

KAPOLRES Subang, AKBP Muhammad Joni saat memperlihatkan barang bukti pelanggaran dana desa Kades Compreng.*/DALLY KARDILAN/GALAMEDIA
KAPOLRES Subang, AKBP Muhammad Joni saat memperlihatkan barang bukti pelanggaran dana desa Kades Compreng.*/DALLY KARDILAN/GALAMEDIA

SUBANG, (PR).- Kepala Kepala Desa Compreng Kecamatan Compreng, Subang berinisial WM terpaksa dijebloskan ke tahanan Mapolres Subang, setelah penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim menemukan bukti ada tindak pidana korupsi program Dana Desa (DD) tahun 2016.

Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni didampingi Kasatreskrim Polres Subang AKP M Ilyas Rustandi dan Kanit Tipidkor, Ipda Donny Kustiawan kepada wartawan, Senin 2 September 2019 menjelaskan, ditahannya Kades Compreng, WM bermula dari hasil audit investigasi Irda Nomor : 700 / 186 / Irda, tanggal 08 Maret 2019 adanya indikasi  kerugian keuangan Negara sebesar Rp 183.388.357 pada sejumlah proyek yang bersumber dari dana desa.

“Jadi modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, dengan cara mengelola dana desa tahap I dan tahap II tahun 2016 pasca dicairkan. Sedangkan para pelaksana kegiatan atau LPM hanya diberikan dana sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan sehingga terdapat sisa anggaran  yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas  Kapolres.

Secara rinci disebutkan, dana desa yang  diterimanya  saat menjabat sebagai Kades Compreng sebesar Rp 703.761.000 terbagi 2 tahap. Tahap pertama dicairkan Rp 422.256.600 dan tahap kedua sebesar Rp 281.504.400. Pada tahap 1, Dana Desa itu direalisasikan untuk pembangunan sebanyak 18 kegiatan dan pada tahap kedua sebanyak 23 kegiatan serta pemberian makanan tambahan untuk Balita.

“Namun hasil penyeldidikan, dalam pelaksanaannya penggunaan dana desa sebesar Rp 703.761.000 banyak pekerjaan fiktif, dimana tersangka  hanya melaporkan menggunakan nota-nota dan kwitansi dengan kegiatan yang ketika dicek di lapangan sama sekali tidak ada,” ungkap AKBP M Jonin  kepada wartawan Galamedia, Dally Kardilan.

Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b dan atau pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maksimal kurungan 5 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan berupa permohonan Danan Desa tahun 2016 beserta laporan pertanggungjawaban tahun 2016, Nota dan Kwitansi asli pembelanjaan material, RAPB Desa tahun 2016 beserta  stempel palsu yang digunakan.***

Bagikan: