Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 28.6 ° C

Pilkades Serentak Purwakarta Butuhkan Anggaran Rp 8 Miliar

Hilmi Abdul Halim
PELANTIKAN 83 Pejabat Sementara Kepala Desa di Pemda Purwakarta, Agustus 2019.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
PELANTIKAN 83 Pejabat Sementara Kepala Desa di Pemda Purwakarta, Agustus 2019.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Sebanyak 83 desa di Kabupaten Purwakarta direncanakan menjalani Pemilihan Kepala Desa tahun 2020. Pemkab Purwakarta memperkirakan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 8 miliar yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020.

"Periodenya itu habis Februari 2020. Setelah itu, maka dimulai tahapan-tahapan Pilkades serentak," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Minggu, 1 September 2019. Saat ini, 83 desa tersebut dipimpin oleh pejabat sementara hingga kepala desa nantinya terpilih untuk dilantik pada Agustus 2020.

Bupati melantik mereka pekan lalu di Balai Yudhistira Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Purwakarta. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan 141.1/Kep.478/DPMD/2019 dan 141.1/Kep.479/DPMD/2019 tentang pelantikan pejabat sementara desa.

Pelantikan pejabat sementara diharapkan dapat menjaga pelayanan publik di desa-desa, setelah periode kepemimpinan kades berakhir. Mereka juga dituntut untuk bersikap netral menjelang Pilkades tahun depan dengan tidak mencalonkan diri sebagai peserta kontestasi tersebut.

"Yang dipilih manjadi Pjs itu tidak boleh punya niat mencalonkan (kepala desa) di desa tersebut," kata Anne memperingatkan. Karena itu, ia telah memverifikasi setiap Pjs Kepala Desa tersebut secara detail.

"Jadi kita lakukan rolling penempatan Pjs Kades. Kita tidak ingin ada keluarga Pjs yang menjabat di salah satu desa ternyata akan mengikuti pemilihan," ujarnya menambahkan. Komitmen mereka itu dituangkan dalam penandatanganan pakta integritas.

Waktu belum ditentukan

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta Panda Dinata belum bisa menetapkan waktu pelaksanaan Pilkades serentak di 83 desa itu. Sesuai instruksi bupati, tahapannya akan dimulai paling lambat pada awal Maret 2020.

"Pelaksanaan itu selama enam bulan dari mulai tahapan awal sampai nanti pelantikan dibulan keenam," katanya.

Untuk menjaga keamanan dan kelancaran pemilihan, para pejabat sementara kepala desa diminta tidak mengeluarkan kebijakan strategis sejak dilantik.***

Bagikan: