Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dilantik, Ini Harapan Aktivis Muda

Bambang Arifianto
ILUSTRASI rencana pelantikan anggota DPRD.*/ANTARA
ILUSTRASI rencana pelantikan anggota DPRD.*/ANTARA

SINGAPARNA, (PR).- Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih akan menjalani pelantikan di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 2 September 2019. Sejumlah aktivis muda pun meminta para wakil rakyat tersebut memiliki komitmen antikorupsi dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan. 

Suara-suara kritis dan harapan juga bermunculan dari kalangan aktivis muda Kabupaten Tasikmalaya terkait keinginan agar DPRD yang baru memiliki integritas dan propemberantasan korupsi. Pasalnya, sejumlah perkara korupsi marak terjadi di wilayah tersebut.‎

Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukaratu, Fahmi Muzaki, meminta para wakil rakyat terpilih bisa bekerja maksimal dan berkomitmen antikorupsi. "Maraknya kasus-kasus korupsi harus menjadi perhatian serius para anggota dewan yang senior (petahana) dan anggota dewan yang baru terpilih. Komitmen anti korupsi ini harus menggaung di kabupaten yang notabene kota santri," ucap Fahmi saat dihubungi Pikiran Rakyat, Minggu, 1 September 2019. 

Masyarakat juga harus memantau kinerja 50 anggota DPRD tersebut. Dengan pengawasan dari semua kalangan, potensi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan DPRD bisa terpantau.

Hal senada dilontarkan Koordinator Jaringan Aspirasi Masyarakat Indonesia (JAMI), Opan Sopyan Hambali. Selain komitmen antikorupsi, DPRD mesti memperkuat kewenangannya dalam melakukan kontrol atau pengawasan.

"Controlling (kewenangan pengawasan)‎ yang dipunyai dewan adalah senjata utama dalam komitmen antikorupsi untuk pembangunan di Kabupaten Tasik pada khususnya," ujar 0pan. Ia berharap, DPRD dan Pemkab tidak menjadikan program pembangunan hanya untuk kepentingan pribadi.

Sikap antikorupsi

Demikian pula dengan sosok ketua DPRD baru ke depan yang harus berani menyuarakan sikap antikorupsi.‎ "Siapapun ketua dewannya harus berani, minimal mendukung gerakan anti korupsi yang baru-baru ini hampir melempem," tuturnya.

Pelibatan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan kinerja DPRD juga bisa dilakukan. "Sekarang tinggal good will dari mereka (DPRD) untuk sepakat meminta supervisi dari lembaga lembaga rasuah yang ada di indonesia, baik KPK, atau lembaga pengawasan seperti ORI (Ombudsman Republik Indonesia)," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya ‎ Yoga Ahmad Fauzi menegaskan, DPRD harus kembali memulihkan nama baiknya setelah beberapa kasus korupsi merebak di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus itu, sejumlah anggota DPRD lama bahkan disebut-sebut dan ditengarai terlibat praktik korutif itu. ‎

"DPRD yang notabene-nya sebagai pemegang mandataris rakyat, harusnya bisa menjalankan amanahnya terhadap rakyat KabupatenTasikmalaya," kata Yoga. Ia pun mencontohkan, masih semrawutnya pembangunan serta masih banyak rakyat miskin dan tak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi menjadi tantangan Pemkab untuk diselesaikan.

‎"Di tengah-tengah itu, anggota dewan yang mulia malah lupa dan menutup mata, atau bahkan mereka malah tertidur nyenyak dalam kenyamanannya ditunjang oleh fasilitas negara," tutur Yoga.

Persoalan lain berupa besarnya anggaran dinas/kunjungan kerja DPRD juga disinggung Yoga. Sedangkan dampak dari kunjungan kerja itu terhadap pembangunan tidak signifikan.‎

"HMI berharap DPRD bisa pulih kembali sesuai dengan khittah-nya dan melaksanakan peran dan fungsi sesuai undang-undang dasarnya," ucapnya.

Prosesi pelantikan

Terkait prosesi pelantikan, Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Iing Farid Khozin menuturkan, persiapan secara teknis tengah dilakukan. "Semoga ada dalam kelancaran," ujar Iing.

Jumlah tamu undangan, lanjutnya, disesuaikan dengan kapasitas 1.500 kursi yang tersedia di Gedung DPRD. "Supaya khidmat," ujarnya terkait pembatasan jumlah undangan.

Seperti diketahui, kasus-kasus korupsi membelit Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa kasus yang cukup menonjol adalah penyunatan dana hibah 2017, penggelembungan biaya pembanguan jembatan proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) dan bantuan peningkatan sarana dan prasarana Desa Sukahening 2017. Pada kasus hibah dan bantuan Desa Sukahehing, terdapat anggota DPRD yang diduga terlibat atau tersangkut perkara korupsi itu.***

Bagikan: