Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 21.2 ° C

PDIP Jabar Merespons Wacana Pemindahan Ibu Kota Provinsi, Singgung Soal Keadilan

Tati Purnawati
JAWA Barat/DOK. PR
JAWA Barat/DOK. PR

MAJALENGKA, (PR).- Selama ini, Jawa Barat masih terjebak dalam isu pemerataan pembangunan Utara-Selatan atau Bandung-Ciayumajakuning. Saat upaya pemerataan pembangunan belum tercapai, belum dinilai pantas jika tiba-tiba Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memindahkan ibu kota provinsi ke beberapa wilayah yang diwacanakannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua PPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR daerah pemilihan Indramayu-Cirebon-Sumber nyikapi wacana Gubernur Jawa Barat yang akan memindahkan ibu kota dengan tiga opsi yaitu Walini, Tegalluar, dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).

“Ini belum mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Hal itu tiba-tiba muncul begitu saja pada saat sedang ramainya rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujar Ono Surono.

KETUA DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono.*/TAUFIK ROCHMAN/KABAR PRIANGAN

Dia berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil tidak sekedar terbawa tren rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah direncanakan sejak zaman presiden Soekarno dan melalui proses panjang dengan mengubah isu pokok pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris.

Ono Surono mengatakan, perpindahan ibu kota Jawa Barat harus melalui kajian komprehensif. Sejumlah aspek harus menjadi pertimbangan baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta lingkungan.

Di sejumlah wilayah yang diwacanakan sebagai lokasi baru ibu kota Jawa Barat tengah dilakukan pembangunan berskala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat. Di Walini terdapat pembangunan kereta cepat, di Majalengka ada Bandara Kertajati, serta di Subang ada Pelabuhan Patimban. Meski demikian, pemindahan tetap perlu mempertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi seperti industri dan perdagangan, atau menjadi pusat pemerintahan.

Menurut Ono Surono, jika pemindahan dilakukan tanpa perencanaan dan kajian yang baik dan menyeluruh, tidak menutup kemungkinan wilayah yang menjadi ibu kota baru akan kembali mengalami kondisi serupa seperti Bandung atau Jakarta, muncul kemacetan dan polusi udara.

27 kabupaten/kota wajib menikmati pembangunan

Ono Surono menyarankan, kajian wilayah tidak hanya meliputi Walini, Tegalluar, dan Rebana tetapi dilakukan kajian yang lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh. Kajian itu harus bisa  menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan.

“Bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, tidak meninggalkan pembangunan di kabupaten/kota lainnya. 27 kabupaten/kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya,” kata Ono Surono.

PDIP Jawa Barat merekomendasikan Jawa Barat mencetuskan rumusan Pola Pembangunan Berdikari yang isinya rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek di Jawa Barat.

Rencana pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh meliputi seluruh daerah, semua jenis, dan semua tingkat pembangunan, yang dilaksanakan terencana, bertahap, terintegrasi, dan terpola.

“PDIP Jawa Barat akan selalu konsisten membangun Jawa Barat sehingga menjadi provinsi termaju di Indonesia. Menyetujui atau tidak terhadap rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat sangat bergantung hasil kajian pembangunan Jawa Barat yang sifatnya seperti pola pembangunan berdikari,” ujar Ono Surono.***

Bagikan: