Pikiran Rakyat
USD Jual 14.024,00 Beli 14.122,00 | Umumnya berawan, 26.1 ° C

Pilkades Serentak di 211 Desa, Waspadai Potensi Konflik Meningkat di Tasikmalaya

Bambang Arifianto
PENGENDARA melintasi spanduk sosialisasi Pilkades yang terpasang di kawasan Kantor Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 26 Agustus 2019. Gelaran Pilkades yang bakal berlangsung serentak di Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan potensi konflik dan kerawanan sosial.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
PENGENDARA melintasi spanduk sosialisasi Pilkades yang terpasang di kawasan Kantor Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 26 Agustus 2019. Gelaran Pilkades yang bakal berlangsung serentak di Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan potensi konflik dan kerawanan sosial.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Sebanyak 211 desa dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya bakal mengikut pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 24 Oktober 2019. Potensi konflik hingga gangguan keamanan pun meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi meredamnya.

Dalam data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB), gelaran Pilkades Kabupaten Tasikmalaya telah memasuki tahap pengumuman dan pendaftaran bakal calon pada 20-29 Agustus 2019.

Panitia penyelenggara Pilkades tingkat kabupaten pun melakukan pemantauan terkait potensi kerawanan dalam pemilihan kepala desa tersebut. Hajat demokrasi desa itu juga mulai terasa saat ini. Spanduk pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon Kades serta sosialisasi tahapan pemilhan terlihat di sejumlah desa.

Beberapa kandidat bahkan telah memajang foto dirinya dalam spanduk atau pamflet di tepi jalan. Meski demikian, potensi konflik dan kerawanan akibat perbedaan pilihan antarwarga dalam Pilkades menjadi hal yang menjadi perhatian tersendiri bagi panitia penyelenggara.

Apalagi, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 211 desa yang melaksanakan Pilkades bersamaan. Tanpa upaya penanganan dan antisipasi, konflk dengan skala luas bisa saja terjadi. ‎ Untuk itu, analisis potensi, pemetaan dan penanganan konflik menjadi keniscayaan. Seperti yang dilakukan Panitia Pilkades Santanamekar. 

Kondisi di lapangan

Deli Gustina (32), Sekretaris Panitia Pilkades Santanamekar mengungkapkan, antisipasi terjadi konflik dilakukan dengan menyelipkan pesan-pesan perdamaian dan menjaga kerukunan dalam kegiatan masyarakat.

"Langsung dari pengajian (disampaikan pesan menjaga kerukunan)," kata Deli di kediamannya, Kampung Singkursari, Desa Santanamekar, Kecamatan Cisayong, Senin, 26 Agustus 2019. 

Selain itu, para kandidat diminta menandatangani surat kesepakatan di atas materai untuk menjaga kondusifitas dan tak berbuat onar.  

"Alhamdulillah untuk di Santanamekar mah aman," ucapnya.

Saat ini, sudah empat bakal calon yang mendaftar. Salah satu kandidat adalah Kades petahana. Adanya empat kandidat merupakan hal yang di luar kebiasaan di Santanamekar. Pasalnya, Pilkades Santanamekar biasanya diikuti 2-3 calon saja. Tak ayal, langkah antisipasi perlu dilakukan lantaran kemungkinan masyarakat akan lebih terpecah dalam kubu-kubu pendukung para kandidat.

Kondisi serupa terlihat di sejumlah desa lain. Beberapa desa seperti Kiarajangkung di Kecamatan Sukahening dan Nusawangi, Kecamatan Cisayong, tampak semarak oleh pemasangan pesan sosialisasi Pilkades dan menjaga kerukunan melalui spanduk-spanduk.

Terkait emosi warga

Pengamat sosial sekaligus staf pengajar Universitas Pasundan Wim Tohari Daniealdi menilai, ‎potensi konflik akibat Pilkades terbilang tinggi. Persoalan Pilkades serta dampak-dampak sosialnya tak boleh dipandang sebelah mata.

Soalnya, hajat demokrasi tingkat desa tersebut sangat primordial dan terkait pula dengan emosi warganya. Warga sangat mungkin mengenal calon, rekam jejak, bahkan bisa pula berkerabat dengannya.

Dalam kondisi Pilkades, emosi lebih bermain saat warga menjatuhkan pilihan atau mendukung kandidat tertentu. Akibatnya, ketidakpuasan akan hasilnya bisa menyulut konflik yang lebih keras ketimbang Pilpres, lantaran pertalian kekerabatan dan kedekatan emosional dengan sosok kandidat.

Permasalahan lain yang muncul adalah mulai longgarnya ikatan sosial di tingkat desa karena perubahan tradisi dan cara pandang generasi mudanya. Serbuan teknologi canggih seperti kehadiran telefon genggam punya andil terhadap muncul persoalan itu.

Ikatan anak muda terhadap tradisi lama semakin longgar. Wim mencontohkan, tradisi guyub dan musyawarah mufakat guna menyelesaikan persoalan sosial cenderung tak terpakai oleh generasi muda. Relasi yang longgar membuat konflik mudah muncul sebagai jalan penyelesaian masalah.

Oleh karena itu, Wim meminta Pemkab Tasikmalaya memperhatikan persoalan-persoalan tersebut. Pemkab tak boleh menggunakan kacamata kuda atau kaku dalam menegakkan aturan dalam penyelesaian permasalahan Pilkades.

‎"Pendekatan kultural menjadi penting," ucapnya.

Pemkab perlu menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi penengah agar menyerukan pesan-pesan perdamaian dan menjaga kerukukan dalam Pilkades. Musyarawah atau rembuk antarwarga juga mesti dikedepankan ketika terjadi persoalan dalam pemilihan pimpinan desa tersebut.***

Bagikan: