Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Langit umumnya cerah, 22.1 ° C

Kebudayaan Jadi Fokus Pembangunan Jawa Barat, Budayawan Anggap Kendalanya Berat

Retno Heriyanto
BUDAYAWAN Jawa Barat, Memet M Hamdan (kanan) memberikan pandangan tentang kondisi kebudayaan dulu saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, dan kondisi saat ini pada acara Ngawangkong di Pakalangan, Kantor Dinas Kebudayaan dan Jawa Barat Jalan LL RE Martadinata Bandung, yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seniman dan budayawan.* RETNO HERIYANTO/PR
BUDAYAWAN Jawa Barat, Memet M Hamdan (kanan) memberikan pandangan tentang kondisi kebudayaan dulu saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, dan kondisi saat ini pada acara Ngawangkong di Pakalangan, Kantor Dinas Kebudayaan dan Jawa Barat Jalan LL RE Martadinata Bandung, yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seniman dan budayawan.* RETNO HERIYANTO/PR

BANDUNG,(PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum miliki data dan dokumentasi terbaru kebudayaan daerah. Di sisi lain, baru delapan pemerintah kabupaten kota menetapkan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan kebudayaan sebagai salah satu fokus pembangunan merupakan langkah yang sangat strategis. Namun di sisi lain, langkah yang hendak dilakukan seharusnya terlebih dahulu dipersiapan dengan kesiapan elemen pendukungnya,” ujar Ketua Penyusunan Buku Strategi Kebudayaan Jawa Barat, Lutfi Yondri, Rabu 21 Agustus 2019 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Jalan LLRE Matradinata, 209 Bandung.

Dikatakan Lutfi, apa yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di pembukaan Barli Award pada Senin (19/8/2019) dan kembali disampaikan Kadisparbud Jabar Dedi Taufik pada kegiatan Ngawangkong di Pakalangan Seni pada Selasa (20/8/2019) harus didukung semua pihak. Namun sangat disayangkan hingga saat ini Jawa Barat belum memiliki data dan dokumen kebudayaan.

Menurut Lutfi, bergulirnya otonomi daerah (Otda) diiringi desentralisasi di bidang kebudayaan. “Namun pemahaman tentang Otda tersebut tidak disertai dengan persepsi yang sama serta kemampuan SDM, hingga dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan,” ujar Lutfi.

Sejak ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2017 dan Kongres Kebudayaan Nasional 2017 pada Desember lalu, menurut Lutfi, dari 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, baru 19 Pemkab dan Pemkot yang telah menyusun Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah(PPKD) sebagaimana yang diamanatkan UU No 5/2017. Dari 19 Pemda yang sudah melaksanakan, baru delapan yang menetapkan, yaitu Pemkab Ciamis, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Sementara Ketua Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Bandung, Prof Reiza Dienaputra menegaskan bahwa Pemrov Jabar butuh perjuangan keras untuk mewujudkan misi Jawa Barat Juara Lahir Batin di bidang kebudayaan. “Perlu komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemangku kepentingan, tidak hanya di tingkat Pemprov Jabar, tetapi juga di tingkat Pemkab dan juga kewilayahan,” ujar Reiza.

Untuk menyusun PPKD Jabar dalam bentuk laporan khusus, dibutuhkan keseriusan semua pihak. Bukan hanya masalah pendanaan, tetapi juga tenaga dan pikiran serta dukungan semua pihak.

Sementara budayawan Jawa Barat, Memet M Hamdan yang juga Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat menegaskan bahwa kebudayaan akan menjadi salah satu fokus pembangunan Jabar hanya sebatas narasi. “Sudah sejak dulu hal tersebut diungkapkan tapi nyatanya tidak kunjung diwujudkan, kebudayaan Jabar masih statis jalan ditempat,” ujar Memet.

Hal yang sangat ketara menurut Memet adalah janji dari pemerintah membangun gedung kesenian, memfungsikan ruang-ruang publik di pemerintahan (pendopo), tidak kunjung terealisasi. Karenanya, menurutnya, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu memberikan perhatian pada pelaku seni budaya di daerah, agar program yang sedang dilaksanakan mendapat dukungan.***

Bagikan: