Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Umumnya berawan, 26.1 ° C

Diduga Mal Praktik, Taufik Hidayat Gugat RSUD Kabupaten Bekasi Rp 2 Miliar

Tommi Andryandy
TAUFIK Hidayat (34) (tengah) dan kuasa hukumnya, Rio, menunjukkan foto rongent pada bahu kanannya di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis, 22 Agustus 2019. Taufik yang merasa jadi korban malpraktek menggugat RSUD Kabupaten Bekasi beserta dokter yang menanganinya, Aldico.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
TAUFIK Hidayat (34) (tengah) dan kuasa hukumnya, Rio, menunjukkan foto rongent pada bahu kanannya di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis, 22 Agustus 2019. Taufik yang merasa jadi korban malpraktek menggugat RSUD Kabupaten Bekasi beserta dokter yang menanganinya, Aldico.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Taufik Hidayat (34) menggugat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi atas dugaan mal praktik. Warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan ini menggugat rumah sakit plat merah untuk memerbaiki kondisi ke rumah sakit lain hingga tuntas atau membayar ganti rugi hingga Rp 2 miliar.

“Ini pangkal tangan kanan saya awalnya sakit tapi masih bisa digerakan. Tapi pas dioperasi sampai dua kali jadinya enggak bisa digerakin,” ucap Taufik saat ditemui usai sidang pertama di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis, 22 Agustus 2019.

Selain RSUD Kabupaten Bekasi, Taufik turut menggugat Aldico selaku dokter yang menanganinya. Diungkapkan Taufik, dugaan mal praktik itu diawali saat dirinya mengeluhkan sakit pada pangkal tangan kanan yang berdekatan dengan bahu. Sakit itu dialami setelah dirinya jatuh di kamar mandi di kediamannya pada Juni 2017.

“Kemudian saya mengantar saudara ke dokter. Tidak sengaja, saya coba konsultasi ke dokter soal tangan saya. Kata dokter diobati atau diperiksa pakai BPJS Kesehatan. Ya sudah sejak saat itu mulai diperiksa. Itu sekitar bulan Januari, enam bulan setelah jatuh,” kata dia.

Kemudian setelah serangkaian pemeriksaan, Taufik didiagnosa mengalami dislokasi hingga diperlukan operasi yang dilakukan pada 12 Februari 2018. “Setelah operasi saya tanya ke dokter kenapa tidak bisa digerakkan tapi katanya tidak apa-apa,” ucap dia.
 

Berselang dua pekan setelah operasi, Taufik menjalankan pemeriksaan dan melepas jahitan. Lantas Taufik diminta menjalani terapi. “Selang beberapa lama tangan saya tetap tidak bisa digerakan. Saya sudah mulai curiga, ada masalah. Dan ternyata katanya tulangnya pecah tapi dokter cuma bilang ada urat kejepit,” ucap dia.

Taufik yang merasa tidak yakin lalu memeriksakan kondisinya ke dokter syaraf yang kemudian disebutkan bahwa ada syaraf yang bermasalah dan tidak bisa dibetulkan. “Saya balik ke dokter semula, itu dokter malah senyum dan saya minta operasi lagi, minta dokter tanggung jawab. Tapi saya diminta untuk konsultasi ke dokter di RSCM, biaya konsultasinya dibayarin sama dokter itu,” ucap dia.

Lalu setelah serangkaian pemeriksaan, akhirnya diputuskan dilakukan operasi kedua pada 7 Mei 2018. Dari hasil operasi, diketahui pangkal tangan Taufik pecah lalu pecahannya mengenai syaraf sehingga tangan tidak bisa digerakkan.

“Setelah operasi kedua, ternyata benar tangan tidak begitu sakit lagi, saya juga bisa bangun sendiri tanpa dibantu. Tapi sampai sekarang ini tangan enggak bisa digerakkan normal. Enggak bisa diangkat sampai penuh, menulis juga susah,” kata Taufik.

Gugatan

Karena menduga adanya kesalahan hingga tangannya tidak kembali seperti semula, Taufik meminta pertanggungjawaban rumah sakit hingga akhirnya melayangkan gugatan ke PN Cikarang. “Sebelum ke pengadilan, sudah beberapa kali mediasi tapi tidak ada kesepakatan. Saya mintanya tangan saya dibetulkan kembali seperti semula. Terserah di rumah sakit mana, ditanggung sama rumah sakit. Atau ganti rugi, karena ini saya sulit bekerja,” ucap dia.

Ketua Pos Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia yang juga kuasa hukum Taufik, Rio Saputra mengatakan, ada dugaan kelalaian dari pihak rumah sakit dan dokter yang menangani. Untuk itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Rio menilai, kasus ini melanggar Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Setelah kami somasi kemudian mediasi tidak ada kesepakatan, kami gugat ke pengadilan. Desakan kami minta agar rumah sakit membiayai pengobatan sampai sembuh total tanpa BPJS, atau mengganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp 2 miliar,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum tergugat Aldico, Libet Astoyo mengatakan pihaknya masih mengikuti proses hukum yang berlaku. Sedangkan terkait mal praktek, kata dia, dugaan tersebut hanya bisa dibuktikan melalui kajan dari Ikatan Dokter Indonesia.

“Kalau ada kesalahan prosedur atau tidak, klien kami telah melakukan tahapan sesuai prosedurnya. Namun untuk membenarkannya, kita tunggu kajian dari IDI. Kami pun akan terus mengikuti proses hukum yang berlaku,” ucap dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi, Sumarti mengatakan, sebelum masuk ke gugatan sebenarnya pihaknya telah melakukan mediasi. Dalam mediasi pun telah dijelaskan kondisinya seperti apa. “Saat mediasi kami jelaskan seperti apa. Tapi kalau minta kompensasi kan tidak gampang, dari mana duitnya,” kata dia.

Dari riwayat medisnya, kata Sumarti, pasien sebelumnya sempat menjalani pengobatan alternatif sebelum ke RSUD Kabupaten Bekasi. “Kalau melihat kasusnya sebenarnya RSUD tidak salah karena RSUD sudah melayani dengan sangat baik.Tapi pasien tersebut sebelum datang ke RSUD sudah pernah ke dukun selama setahun,” ucap dia.

Menurut dia, kondisi pasien pun sebenarnya masih cukup baik dan masih dapat bekerja. Namun, dirinya memersilakan langkah gugatan yang dilakukan. “Hak setiap pasien mau menuntut atau apa, kami ikut saja jalur hukumnya. Prosesnya pun sudah diserahkan pada Bagian Hukum Pemkab Bekasi,” ucap dia.***

Bagikan: