Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 21.3 ° C

Jabar Butuh Pemekaran Kabupaten, Moratorium DOB Harusnya Dicabut

Hendro Susilo Husodo
DEDI Mulyadi.* HENDRO SUSILO HUSODO/PR
DEDI Mulyadi.* HENDRO SUSILO HUSODO/PR

BANDUNG, (PR).- Anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar, Dedi Mulyadi mendukung pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Meski begitu, dia menilai pemekaran daerah di Jabar perlu ditekankan pada pembentukan kabupaten baru, bukan kotamadya. Kalaupun pembentukan kabupaten terlalu sulit, solusi sementaranya adalah pemekaran desa atau kelurahan. 

"Konsep otonomi itu harus diarahkan pada pelayanan publik. Otonomi di Jabar harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki wilayah yang luas, kemudian jumlah penduduk yang sangat besar. Seperti Bogor, Sukabumi, Garut, itu sudah selayaknya jadi dua atau tiga dan tetap jadi kabupaten," kata Dedi di Bandung, Selasa 20 Agustus 2019.

Tanpa melihat dari sudut pandang politik, menurut dia, DOB menjadi kebutuhan Jabar. Pasalnya, dari sisi kebutuhan publik, Jabar tertinggal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, yang banyak dilakukan pemekaran daerah pada era Orde Baru. Padahal, jumlah penduduk Jabar lebih banyak dibandingkan Jateng dan Jatim. 

Meski begitu, dia memandang, DOB di Jabar hendaknya diarahkan untuk membentuk kabupaten baru, karena untuk pembentukan kota baru dianggap tak efektif, baik untuk mendekatkan pelayanan publik maupun distribusi keuangan dari pemerintah pusat. 

"Ada suatu wilayah dengan penduduk sedikit dapat alokasi pembiayaan yang relatif cukup, sehingga kota itu terus mengalami kemajuan. Sementara ada suatu kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak, alokasi keuangannya banyak terserap untuk pegawai. Jadi, otonomi harus diarahkan pada pembentukan kabupaten," tuturnya.

Kalaupun pemerintah pusat tetap memberlakukan moratorium DOB, Dedi menyatakan, masih ada solusi untuk meningkatkan pelayanan publik. Solusi itu ialah dengan cara memerkarkan desa atau kelurahan. Menurut dia, pembentukan desa atau kelurahan baru relatif tak perlu biaya yang besar. 

"Dari sisi pembiayaan birokrasi juga kecil, tapi aspek pelayanan publik bisa lebih banyak. Apalagi ditambah dengan alokasi keuangan buat di desa dari pusat," katanya.***

Bagikan: