Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Sidang DPRD Kabupaten Cirebon Selalu Molor, ASN: Interupsi!

Agung Nugroho
ILUSTRASI interupsi.*/CANVA
ILUSTRASI interupsi.*/CANVA

SEBUAH peristiwa mengejutkan terjadi saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna pada Senin, 19 Agustus 2019. Baru saja rapat berlangsung berlangsung beberapa saat, teriakan ”interupsi” terdengar tiba-tiba dari kursi undangan.

Tentu saja, hal itu mengagetkan seluruh anggota DPRD dan undangan yang hadir. Apalagi, interupsi itu bukan datang dari tempat anggota DPRD yang memiliki hak suara, namun justru dari kursi undangan.

Belakangan diketahui, orang yang nekat menginterupsi jalannya sidang paripurna adalah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) bernama H. Prihatna Sudarma. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Disnakertrans pada Disnakertrans Kabupaten Cirebon.

Prihatna hadir di sana mengenakan seragam ASN berupa pakaian dinas harian warna cokelat dan mengenakan kopiah. Dia duduk di barisan belakang kursi undangan khusus untuk para kepala dinas atau yang mewakili dan pejabat Pemkab Cirebon.

Rapat baru berlangsung sekitar lima belas menit yang dibuka oleh Ketua DPRD, H. Mustofa. Sidang paripurna itu beragendakan “Pemandangan Umum DPRD Terhadap RAPBD Perubanan Tahun Anggaran 2019”, dimulai pukul 11.40 WIB.

Ketika teriakan “interupsi” itu terdengar, rapat sedang diisi pembacaan pemandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketika itulah, tiba-tiba Prihatna berdiri dari tempat duduknya sambil mengacungkan jari tinggi-tinggi. Dia menyatakan protes keras terhadap kedisiplinan anggota DPRD yang telah membuat jadwal sidang molor dari jam yang telah ditentukan.

Menurutnya, sesuai undangan, jadwal sidang paripurna seharusnya berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun kenyataannya, sidang dimulai molor sampai lebih dari satu jam karena baru dimulai pada pukul 11.40 WIB.

“Jadi maaf, anggota dewan yang terhormat, belajarlah disiplin soal waktu. Saya perhatikan hal seperti ini terjadi sejak tahun 1999, rapat selalu molor. Mumpung masih suasana kemerdekaan, apalagi temanya ialah “Bangsa Unggul, Indonesia Maju,” maka untuk itu kedisiplinan harus ditegakkan,” tuturnya.

Prihatna pun mengeluhkan bahwa molornya sidang membuat banyak undangan menunggu sampai satu jam lebih. Hal ini menurutnya tidak baik jika terus dipertahankan, sehingga ia memberanikan diri menginterupsi sidang dewan.

“Siapa tidak kesal, bukan saya saja. Rata-rata undangan yang menunggu lama juga sama. Kami datang sebelum pukul 10.00 WIB, sebelum jadwal sidang dimulai. Kenyataannya, molor sangat lama. Apa masalahnya dengan menghargai waktu. Para undangan juga punya keperluan kerja sendiri yang kalau molor, jadi semuanya tertunda,” tuturnya.

Logo Kabupaten Cirebon/DOK. PR

Tidak dianggap karena dinilai tidak punya hak bicara

Meski sempat terhenti karena interupsi, namun sidang paripurna dilanjutkan begitu Prihatna duduk kembali. Mustofa selaku pimpinan sidang meminta F-PDIP melanjutkan membaca pemandangan umum atas RPABD perubahan.

Usai sidang, Mustofa mengatakan, ia berterima kasih karena ada yang mengingatkan soal kedisiplinan. Hanya saja, ia menyayangkan waktunya tidak tepat dan tidak pada tempatnya.

“Kita menganggap interupsi itu tidak ada. Tidak ada hak kecuali anggota dewan untuk berbicara di dalam rapat paripurna. Terlepas dari itu, saya menghargai isi pesannya. Hanya akan lebih bagus kalau disampaikan bukan di forum rapat paripurna,” tuturnya.

Mustofa juga menanyakan kapasitas Prihatna hadir di sidang paripurna tersebut. Dari buku tamu, ia mengatakan bahwa tidak tercatat atas nama Prihatna sebagai undangan atau datang mewakili kepala dinasnya.

“Cuma ini agak aneh saja. Di buku tamu dia tidak menulis nama dengan jelas. Jangan-jangan ini hanya orang cari perhatian, apalagi tahu kalau banyak wartawan datang,” tutur dia seraya menyatakan akan memperhatikan masukan Prihatna soal perlunya anggota dewan disiplin soal waktu.***

Bagikan: