Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Kurang Sosialisasi, Banyak Warga Sumedang "Buta" Perda

Adang Jukardi
Ilustrasi/DOK PR
Ilustrasi/DOK PR

SUMEDANG, (PR).- DPRD Kabupaten Sumedang mendesak Pemkab Sumedang khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk menggencarkan sosialisasi setiap Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan DPRD. Pasalnya, relatif banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti Perda yang sudah disahkan dewan, terutama Perda baru.

Terlebih untuk Perda baru yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misalnya, Perda tentang kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau tarif air PDAM.

“Ketika Perda baru sudah disahkan DPRD, sosialisasi kepada masyarakat menjadi tanggungjawab eksekutif atau SKPD terkait,” kata Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin 19 Agustus 2019.

Ia tak memungkiri, sosialisasi perda yang dilakukan SKPD di lingkungan Pemkab Sumedang dinilai kurang optimal. Padahal, sosialisasi  dinilai sangat penting karena dapat mendorong tercapainya berbagai program dan kegiatan pembangunan di Sumedang. 

“Misalnya Perda tentang kenaikan tarif PBB tahun ini. Banyak masyarakat yang kaget, tiba-tiba tarif PBB jadi naik. Termasuk saya sendiri, sempat kaget juga. Kok, tarif PBB tanah saya jadi naik. Namun, setelah ingat bahwa kenaikannya berdasarkan Perda yang pernah kami buat, saya langsung menyadarinya. Tapi, bagaimana dengan masyarakat lainnya yang belum tahu?” ujar Atang.

Akibat kenaikan PBB kurang tersosialisasikan kepada masyarakat, kata dia, tak sedikit wajib pajak yang merasa keberatan hingga akhirnya enggan membayar PBB.

Dampaknya, realisasi pendapatan PBB yang diperoleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) hingga kini masih relatif kecil. Padahal, kenaikan tarif PBB di Sumedang nilainya masih rendah bahkan di bawah kabupaten tetangga. “Jadi, karena aturan kenaikan tarif PBB-nya kurang tersosialisasikan, wajib pajak banyak yang belum tahu kondisi yang sebenarnya,” tuturnya.

Menurut Atang,  seharusnya Perda yang terkait pelayanan publik terutama kenaikan tarif, disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Idealnya, disosialisasikan selama 6 bulan sebelum aturan diterapkan.

Dengan begitu masyarakat tidak kaget dan merasa keberatan dengan kenaikan tarif baru. “Jadi, sosialisasi Perda itu sangat penting dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemda,” kata Atang.***

Bagikan: