Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 23.5 ° C

Bima Arya Menjawab Wacana Bogor Masuk Provinsi DKI Jakarta

Windiyati Retno Sumardiyani
BENDERA Indonesia dipasang di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Rabu 31 Juli 2019.*/ANTARA
BENDERA Indonesia dipasang di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Rabu 31 Juli 2019.*/ANTARA

BOGOR, (PR).- Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat berbagai usulan usai berkembangnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Selain usulan tersebut, Dia mendapat usulan agar Kota Bogor  lebih baik bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta dengan alasan kedekatan secara geografis.

Bima Arya mengatakan, seluruh usulan tersebut akan ditampung dan masuk dalam ulasan kajian yang sedang disusun Pemerintah Kota Bogor. Kajian itu melibatkan unsur akademisi Bogor.

“Wacana ini cukup berkembang, cukup bagus. Makin banyak kontribusi usulan yang bagus.  Ada usulan agar bergabung dengan DKI Jakarta karena APBD Jakarta lebih besar dan lebih terintegrasi, opsinya jadi semakin banyak,” ujar Bima Arya usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Selasa 20 Agustus 2019.

Bima Arya senang wacana yang dia lempar ke publik direspons banyak pihak. Menurut dia, usulan perluasan wilayah, pembentukan Provinsi Bogor Raya, hingga masuk Provinsi DKI Jakarta merupakan antisipasi jangka panjang menjelang pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.

“Kalau ibu kota pindah, tidak di Jakarta, tetap harus diantisipasi, ketika nanti magnetnya tidak di Jakarta lagi, Bogor harus punya strategi,” kata dia.

KERETA Api Pangrango melintas di jalur rel tunggal di Kota Bogor, Rabu, 31 Juli 2019.*/ANTARA

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, kata dia, perlu dikaji lebih lanjut dampaknya bagi Kota Bogor. Apalagi jika wacana itu terealisasi, sebagian aktivitas tidak lagi berada di Jakarta.

“Dampaknya pasti sangat terasa untuk Kota Bogor. Apalagi Kota Bogor sangat mengandalkan denyut perekonomian Jakarta. (Pemerintah) Kota Bogor, setiap ada bimbingan teknis harus ke Kementerian di Jakarta, kalau Kementerian tidak ada, nanti bagaimana?” tanya Bima Arya retoris.

Dasar kajian akademis

Menurut dia, semua peluang, baik perluasan wilayah maupun bergabung Kota Bogor dengan Provinsi DKI Jakarta masih terbuka lebar. Semuanya akan didasarkan kepada kajian yang disusun Pemkot Bogor dan akademisi Bogor.

Pemikiran mendasar, kata dia perlu dilakukan dari sekarang. Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor cukuap pesat sehingga dampak jangka panjang dengan pemindahan ibu kota juga perlu dipikirkan dari sekarang.

“Tidak ada prioritas. Semua di titik nol. Saya sudah bertemu dengan rektor IPB dan Ibu Bupati Bogor, kita sepakat melakukan kajian dan mempercayakan kajian ke kampus. Nanti kajian Pemkot dilengkapi kajian kampus, ada kajian hukum, ada kajian wilayah. Bukan asumsi, bukan kepentingan politik, tapi didasarkan kajian akademis yang matang,” kata dia.

“Kalau Bekasi mungkin masih realistis karena memang dari letak geografisnya dekat dengan Jakarta, tetapi Bogor berbeda dengan Bekasi. Dari posisi memang dekat, tapi dari sejarah berbeda, wacana Bogor Raya lebih masih lebih dipahami masyarakatnya,” ucap Bima Arya.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor Iskandar Lubis mengatakan, tujuan pembentukan provinsi baru sebenarnya positif untuk memudahkan koordinasi. Namun, dalam pembentukan provinsi baru juga perlu dpikirkan bagaimana menumbuhkan potensi baru di wilayah yang akan dibentuk tersebut.

“Untuk Provinsi Bogor Raya, sebenarnya kalau dilihat, potensi ekonominya ada, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, tetapi yang jadi masalah saat ini Indonesia sedang moratorium pemekaran, entah sampai kapan kita juga belum tahu,” kata Iskandar.

Kelayakan pembentukan provinsi baru, kata Iskandar, perlu dikaji kembali secara mendalam.  Apakah pembentukan provinsi baru tersebut sudah memenuhi kriteria pertumbuhan ekonomi atau tidak. Kedua, kondisi pemerintah pusat juga perlu diperhatikan, apakah mendukung terbentuknya provinsi baru atau tidak.

“Kalau keinginan itu didasarkan kepada keyakinan, potensi ekonomi itu ada. Pertimbangan lainnya, rentang kendali dari Bogor ke Bandung juga cukup jauh. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Nanti harus ada kajian yang dilakukan,” ucap Iskandar.

Mengenai wacana megapolitan ketika Kota Bogor diprioritaskan untuk berada di dalamnya, Iskandar menilai hal tersebut kurang tepat. Apalagi secara historis Bogor memiliki sejarah kesundaan yang kuat.

Dari segi ekonomi, pengaruh perpindahan Kota Bogor secara administratif ke Provinsi DKI Jakarta juga tidak terlalu besar. Aspek yang paling berdampak adalah pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Jawa karena banyak orang Bogor bekerja sebagai aparatur sipil negara di kantor-kantor kementerian di Jakarta.***

Bagikan: