Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Umumnya berawan, 26.1 ° C

Ramai Wacana Bergabungnya Bekasi ke DKI Jakarta, Pejabat dan Warga Mendukung

Riesty Yusnilaningsih
PEMBANGUNAN Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Jatimulya, Bekasi, Jumat 9 Agustus 2019.*/ANTARA
PEMBANGUNAN Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Jatimulya, Bekasi, Jumat 9 Agustus 2019.*/ANTARA

BEKASI, (PR).- Wacana bergabungnya Kota Bekasi secara administratif ke Pemerintah DKI Jakarta mengemuka dalam sepekan terakhir. Pro dan kontra bermunculan terhadap wacana yang pertama kali disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tersebut.

Dia mengatakan, Kota Bekasi telah mendapat tawaran untuk bergabung ke DKI Jakarta. "Tawaran menjadi (bagian administratif) DKI Jakarta Tenggara, Bekasi yang dianggap cocok," kata Rahmat Effendi, Senin 19 Agustus 2019.

Akan tetapi, untuk kelanjutannya, Rahmat Effendi menyerahkan keputusan kepada warga Kota Bekasi.

"Terserah masyarakat maunya seperti apa karena bukan kapasitas saya menentukan harus bagaimana," katanya.

Logo Kota Bekasi/DOK. PR

Selain menyampaikan wacana seputar tawaran bergabung dengan DKI Jakarta, Rahmat Effendi sempat menyinggung wacana pendirian Pemerintah Provinsi Bogor Raya yang digaungkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin.

“Kalau Bogor mewacanakan Bogor Raya, saya mewacanakan Provinsi Pakuan Bhagasasi. Pakuan Bhagasasi itu Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, kalau mau ambil Cianjur. Karena dari daerah irisan tata ruang dan pemetaaan. Apalagi kalau nanti umpamanya menjadi bagian dari sinergitas kemitraan dengan DKI Jakarta, luar biasa perkembangan tata ruangannya,” katanya.

Dalam konsep Pakuan Bhagasasi, Rahmat Effendi melihat potensi APBD yang dimiliki bisa mencapai setengah dari APBD Provinsi Jawa Barat saat ini. Kendati demikian, dia tidak dalam kapasitas menyatakan perlu tidaknya pemekaran Provinsi Jawa Barat.

Dukungan DPRD dan warga

Anggota DPRD Kota Bekasi petahana Chairoman Juwono Putro sepakat dengan Wali Kota Bekasi agar tawaran bergabung dengan DKI Jakarta diserahkan ke masyarakat. Namun, secara pribadi dia lebih cenderung agar Kota Bekasi menjadi bagian Pemprov DKI Jakarta daripada tetap bergabung dengan Jawa Barat.

Hal itu, menurut dia, karena kebergantungan dan keterikatan antara Kota Bekasi dengan Pemprov Jakarta lebih besar seperti persoalan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, transportasi, dan pertumbuhan perkotaan.

“Hampir semuanya itu merupakan koordinasi dengan DKI Jakarta. Baik dalam konteks penanganan keamanan, misalnya, kepolisian masuk dalam Polda Metro Jaya, itu real keterikatan Bekasi dengan DKI lebih dekat,” katanya.

Chairoman mengatakan, dalam hal bantuan keuangan, Pemprov DKI mengucurkan lebih besar dana daripada Pemprov Jawa Barat. Pada 2018, bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sekira Rp 500 miliar sedangkan dari Pemprov Jawa Barat tidak sampai Rp 100 miliar.

"Artinya, impact keuangan DKI Jakarta kepada Kota Bekasi sebagai daerah perbatasan lebih besar dibandingkan Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, di kalangan masyarakat, beberapa orang menyatakan dukungan terhadap wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

"Dari segi budaya, Bekasi memang rumpunnya berasal dari Jakarta. Jadi, wajar kalau bergabung ke DKI Jakarta," kata Deasy, warga Jakamulya, Bekasi Selatan.

Hal senada disampaikan Ludin, warga Jatiluhur, Jatiasih. Menurut dia, berdasarkan catatan sejarah, Bekasi memang bagian tak terpisahkan dari Jakarta.

"Yang namanya Jayakarta itu termasuk Bekasi, apalagi Bekasi pusat perjuangan tentara kemerdekaan," katanya.***

Bagikan: