Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Umumnya berawan, 26.1 ° C

Pembeli Gas Melon Harus Serahkan Fotokopi KTP

Tati Purnawati
FOTO ilustrasi pangkalan penyedia gas bersubsidi.*/DOK. PR
FOTO ilustrasi pangkalan penyedia gas bersubsidi.*/DOK. PR

MAJALENGKA,(PR).- Bupati Majalengka terbitkan Surat Edaran No 542/1525/2019 tentang imbauan untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg (melon) bagi pegawai atau calon pegawai negeri sipil (PNS), pelaku usaha dan seluruh masyarakat.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Majalengka Karna Sobahi tertanggal 15 Agustus 2019 ini disebutkan, bagi pelaku usaha yang tidak diperkenankan menggunakan gas LPG 3 kg adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.

Serta masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 1.500.000 per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan dari desa atau kelurahan untuk tidak menggunakan LPG tabung seberat 3 kg.

Dalam surat memang tidak disebutkan sanksi bagi mereka yang masih tetap menggunakan tabung 3 kg untuk kepentingan memasak atau usaha mikro.

Sementara itu sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg mengatakan, saat ini penjualan gas LPG 3 kg sudah sangat ketat, mereka yang akan membeli gas disarankan untuk menyerahkan fotokopi KTP pembeli. Karena semua pangkalan kerap mendapat pemeriksaan administrasi dari pihak Pertamina. Fotokopi KTP pembeli ini diserahkan pengecer atau pembeli langsung kepada pihak pangkalan.

“Administrasi tiap bulan diperiksa atau paling lambat tiga bulan. Semua KTP pembeli periksa juga,” kata Neneng seorang pangkalan gas di Kelurahan Cicenang.

Namun demikian menurut Lita pedagang lainnya, pembelian gas LPG 3 kg masih bisa dilakukan PNS di tingkat pengecer. Karena di pengecer tidak ada pemeriksaan administrasi oleh pihak Pertamina seperti halnya kepada pemilik pangkalan. Tak heran jika saat ini masih banyak PNS bergaji besar dan pedagang berpenghasilan lebih dari Rp 3.000.000 per bulan masih menggunakan gas melon.

Pengetatan penjualan gas LPG 3 kg, menurut Lita harus dilakukan semua pihak, termasuk kesadaran konsumen yang berpenghasilan tinggi. Karena di wilayahnya di Majalengka ada pasangan suami istri masing-masing PNS namun masih menggunakan gas melon.***

Bagikan: