Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 28.1 ° C

Pilkades Serentak, Tiap Desa Butuh Rp 60 Juta

Tim Pikiran Rakyat
null
null

SUMEDANG,(PR).- Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III yang akan digelar tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sumedang kini harus mulai menyiapkan anggaran yang cukup besar.

Sebab, berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak 88 desa di wilayah Sumedang itu, diperkirakan bisa mencapai Rp 5,6 miliar.

"Jika mengacu pada penghitungan anggaran Pilkades 2018 lalu, kebutuhan anggaran untuk Pilkades serentak tahun 2020 nanti kemungkinan bisa mencapai Rp 5,6 miliar," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Sumedang, H Nuryadin, Rabu 14 Agustus 2019.

Pasalnya, sesuai rincian anggaran tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk Pilkades itu biasanya berada di kisaran Rp 50 juta sampai Rp 60 juta per desa.

Namun demikian, kata Nuryadin, untuk kepastian nilai anggarannya, DPMD tentu harus menunggu ajuan proposal dari 88 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak terlebih dahulu.

"Anggaran Pilkades serentak yang akan dialokasikan nanti, harus berdasarkan pengajuan rincian kebutuhan (proposal) dari 88 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak nanti," ucapnya.

Dijelaskan Nuryadin, sebagai tahap awal, DPMD kini telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar melalui ABPD Perubahan 2019. Anggaran yang diajukan dalam APBD Perubahan ini, kata Nuryadin, khusus untuk membiayai proses tahapan awal Pilkades serentak.

"Kalau ajuan dalam APBD Perubahan 2019 ini diterima atau terealisasi, maka tahapan Pilkades serentak di Sumedang sudah bisa kita mulai dari bulan Oktober 2019 mendatang," katanya.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya Pilkades seluruhnya, akan diajukan nanti pada APBD Murni 2020, dan itu pun harus berdasarkan hasil rincian kebutuhan dari proposal 88 desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Maka dari itu, Nuryadin meminta kepada pihak desa atau panitia yang akan menggelar Pilkades, agar tidak memungut uang untuk pelaksanaan Pilkades dari para calon atau pun masyarakat.

"Sebab sesuai Perda Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dilarang ada pungutan terhadap masyarakat ataupun calon kepala desa. Dan bila ada calon kepala desa lebih dari lima, maka panitia wajib mengadakan seleksi," ujarnya kepada wartawan Kabar Priangan, Taufik Rochman.***
 

Bagikan: