Pikiran Rakyat
USD Jual 14.075,00 Beli 14.173,00 | Cerah berawan, 31.4 ° C

DLH Kabupaten Bekasi: Sampah Impor Disetop Sejak Tahun Lalu

Tommi Andryandy
WARGA melintas di atas tumpukan sampah plastik impor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2019. Menurut pantauan di lokasi tersebut ditemukan beberapa sampah kemasan plastik impor atau dengan label asal negara di Eropa yang diduga berasal dari limbah perusahaan industri.*/ANTARA
WARGA melintas di atas tumpukan sampah plastik impor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2019. Menurut pantauan di lokasi tersebut ditemukan beberapa sampah kemasan plastik impor atau dengan label asal negara di Eropa yang diduga berasal dari limbah perusahaan industri.*/ANTARA

CIKARANG, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menegaskan, tidak ada lagi sampah impor yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Sampah impor telah diberhentikan sejak tahun lalu.

Hal tersebut sekaligus membantah kabar yang beredar tentang adanya pembuangan sampah impor ke TPA milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Burangkeng, Maulana mengatakan, pihaknya telah menolak pengiriman sampah dari sumber yang tidak dikenal.

“Tidak ada pengiriman lagi, itu sudah lama. Sejak lama kami sudah menolaknya. Tidak ada sampah impor yang dikirimkan ke kami, baik siang atau malam. Operasional saja sudah ditutup sejak jam 5 sore,” kata Maulana saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk Polemik Sampah Impor di Kabupaten Bekasi, di Tambun Selatan, Rabu, 14 Agustus 2019.

Meski begitu, diakui Maulana, sebelumnya ditemukan sampah impor yang masuk ke TPA Burangkeng. Namun, setelah diketahui, pihaknya langsung melayangkan surat melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menghentikan pengiriman sampah.

“Saya pun tidak paham kenapa ini sampah impor pas masih ada pengiriman kok tidak ramai. Tapi pas sudah lama ditutup, malah dipermasalahkan. Saya jadi pertanyaan,” ucap dia.

Kendati demikian, kata Maulana, sampah tersebut kini dikelola warga sekitar. Tidak sedikit warga yang sukarela menyiapkan lahannya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, kendati ilegal. Hal itu dilakukan warga karena sampah impor dinilai memiliki nilai jual.

“Jadi sekarang kalaupun ada sampah impor berada di luar wilayah TPA Burangkeng. Ada di sekitarnya di lahan milik warga. Jadi warga bahkan bersedia ngegali tanah untuk jadi pembuangan sampah. Mereka mau begitu karena sampah impor katanya mahal, suka banyak yang dapat uang dolar sampai ada yang dapat emas,” ucap dia.

Namun, Maulana mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait lahan warga yang dijadikan lokasi buang sampah. “Karena itu sudah lintas dinas. Kalaupun dilarang, tentu perlu ada tindakan tegas dan penertiban, jadi bukan kewenangan di UPTD. Yang jelas, saya pastikan tidak ada pengiriman sampah impor di TPA Burangkeng,” ucap dia.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil mengatakan, persoalan sampah impor hingga kini sulit ditindak. Soalnya, tidak ada aturan yang tegas melarang impor sampah. Untuk itu perlu penyusunan regulasi baru yang mengikat sehingga tidak ada pengiriman sampah dari luar negeri.

“Sekarang ramai-ramai digiring seolah sampah impor itu luar biasa, padahal sampah impor itu dibolehkan. Pemerintah mengaturnya dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2016. Maka perlu dibuat aturan baru yang mengatur jika mengimpor sampah itu dilarang,” ucap dia.

Sementara itu, meski sampah impor telah dihentikan, pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi justru dikritik sejumlah mahasiswa. Dalam diskusi tersebut, Koordinator Perhimpunan BEM Se-Kabupaten Bekasi, Fajar Chaidir mengkritik pengelolaan sampah yang buruk lebih dikenal masyarakat luas, ketimbang prestasi Kabupaten Bekasi.

Selain sampah impor, Kabupaten Bekasi sempat dihebohkan dengan tumpukan sampah rumah tangga yang menutupi aliran sungai di Desa Kebalen Kecamatan Babelan.

“Gara-gara sampah itu, jadi isu nasional, miris melihat Kabupaten Bekasi yang semrawut. Bagi saya, ini raport merah untuk Pemkab Bekasi dalam mengelola lingkungan hidup,” kata Fajar.***

Bagikan: