Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 22.3 ° C

Blangko e-KTP Langka Lagi, Ridwan Kamil Heran

Novianti Nurulliah
Ilustrasi.*/DOK PR
Ilustrasi.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menelusuri langkanya blangko e-KTP yang terjadi di daerah belum lama ini. Seperti halnya pembatasan blanko e-KTP di Kabupaten Bandung sehingga warga harus mengantre sejak pagi. 

"Karena blangko itu suplainya dari Kemendagri, saya akan rapatkan, karena dulu pemerintah pusat bilang aman jumlahnya. Apakah blangko yang ada di pusat tidak terakses, atau memang habis. Itu akan kami telaah dulu," ucap dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 14 Agustus 2019. 

Menurut dia, seharusnya kelangkaan atau dibatasinya blangko tidak terjadi. Itu karena penyediaan blangko sudah dimaksimalkan menjelang Pilpres beberapa waktu lalu. Bahkan sempat muncul intruksinya bahwa e-KTP harus beres hampir 100 persen sebelum Pilpres.

"Itu yang harus dicek dulu. Enggak ada barangnya atau proses pengajuannya yang tidak sampai padahal barangnya ada," ucap dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Heri Suherman mengatakan bahwa terbatasnya blangko e-KTP dari pusat kemungkinan karena tidak terakomodasinya kebutuhan e-KTP untuk daerah pemekaran.

"Blangko KTP itu kewenangan Kemendagri pengadaannya. Semua daerah mengandalkan penyediaan dari pusat. Kemungkinan pusat salah perhitungan. Saya dapat informasi karena ada beberapa sebab, di antaranya pengembangan wilayah provinsi baru tidak diperhitungkan, seperti Kalimantan Utara. Di kita juga di Pangandaran ada 20.000 warga masih KTP Ciamis belum tuntas, jadi itu tidak masuk pengadaan, " Kata Heri terpisah.

Belum lagi,  lanjut dia, banyak yang hilang rusak sehingga menyedot persediaan di pusat. Dan saat ini persediaan sudah menipis dan akhirnya pusat memperketat distribusi blangko. Jadi dibatas seminggu 500 lembar maksimal setiap daerah. 

"Biasanya sesuai permintaan atau kebutuhan. Sekarang dijatah 500 seminggu dan ini repot juga," Kata dia. 

Jalan keluar sementara, lanjut dia, Disdukcapil kota atau kabupaten mengeluarkan suket (surat keterangan). Surat keterangan sama kedudukan dengan e-KTP hanya kedudukannya sementara sedangkan e-KTP ini seumur hidup. 

"Kalau masyarakat kan merasa keberatan karena bentuknya 'galabag' dan tidak praktis. Kalau ada lembaga yang menolak pelayanan karena Suket,  kami akan tegur, termasuk perbankan karena Suket ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sama legalitasnya," ujar dia. 

Heri menambahkan, untuk mengatasi menipisnya blangko e-KTP, informasinya pusat akan mengadakan penyediaan blangko tambahan dari anggaran perubahan tahun ini. "Mudah-mudahan Agustus ini bisa berjalan lancar lagi," kata dia.****

Bagikan: