Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Berawan, 19.6 ° C

Masih Banyak Pernikahan Tak Tercatat di Tasikmalaya

Bambang Arifianto
Pernikahan/NBC
Pernikahan/NBC

SINGAPARNA, (PR).- Praktik pernikahan tak tercatat atau tanpa akta masih tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Indikasinya terlihat dari banyaknya pengajuan isbat nikah.

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan dan memiliki kekuatan hukum. Beberapa alasan  permohonan itu diajukan adalah karena pasangan suami-istri menikah di bawah tangan sehingga sehingga tak tercatat atau akta nikahnya hilang/rusak.

Dalam catatan laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A pada Januari-Juli 2019, isbat nikah mencapai 158 perkara.

Pada periode Januari-Desember 2018, angkanya mencapai 167 perkara. Masih tingginya angka pernikahan tak tercatat membuat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama bekerja sama menggelar isbat nikah massal, Jumat 19 Juli 2019 di Gedung Islamic Center, Singaparna. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-387 Kabupaten Tasikmalaya.

Isbat nikah tersebut diikuti 39 pasangan suami-istri dari berbagai wilayah di Tasikmalaya. "Ini memberi jalan keluar bagi masyarakat yang pernikahannya (berlangsung) dulu, tetapi pernikahannya tidak dicatat," kata Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya Sri Sulistyani Endang Setyawati saat ditemui di kantornya, Jalan By Pass Linggasari, Kompleks Perkantoran Pemkab, Singaparna, Jumat 9 Agustus 2019.

WARGA melintas di depan gedung Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A di Jalan By Pass Linggasari, Kompleks Perkantoran Pemkab, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 9 Agustus 2019. Praktik pernikahan tak tercatat masih tinggi di Kabupaten Tasikmalaya.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Dasar hukum kegiatan itu mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu serta nota kesepahaman antara MA dan Kemenag RI Nomor DJ.II.HK.00/1703/2013-Noor: 1053/DJA/HK.05/VI/2013, tanggal 09 Juni 2013 tentang Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Perkawinan.

Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama bagi pasangan muslim, Dinas Kependudukan, dan pencatatan sipil bagi nonmuslim penting menjamin hak anak, hak waris, urusan haji/umrah, serta meminjam uang di bank.

Jika tercatat, pasangan suami-istri dan anaknya diakui negara. "Kalau ada urusan yang kaitannya dengan hukum warisan, tidak bisa dilayani (negara), harus ada dokumen hukum dulu," ucap Sri terkait salah satu dampak negatif perkawinan yang tak tercatat.

Secara psikologis, praktik perkawinan tersebut juga berpengaruh kepada anak. Kalau sang anak memiliki dokumen kelahiran, dia hanya tercatat sebagai anak dari ibu. Akibatnya, anak rentan dituding lahir di luar nikah.

Persoalan tradisi

Praktik pernikahan yang tak dicatatkan banyak terjadi di wilayah perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya. Selain ada kecenderungan mengabaikan peraturan perundang-undangan, persoalan tradisi juga menjadi penyebab. Sri mencontohkan adanya warga yang dinikahkan ajengan atau orang-orang yang dituakan ketimbang oleh penghulu dari KUA setempat.

Dalam isbat massal di Islamic Center beberapa waktu lalu, terkuak  pasangan suami-istri yang telah berusia tua paling mendominasi dengan rentang usia 40-60 tahun.

Terdapat pula pasangan muda yang berusia sekira 20 tahun ikut dalam kegiatan tersebut.‎ Banyak dari pasangan itu telah memiliki anak. Para pendaftar isbat nikah tersebut banyak berasal dari wilayah Salopa dan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya.*** 

Bagikan: