Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 29.6 ° C

Layanan BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Ini yang Harus Dilakukan

Tommi Andryandy
WARGA mengurus kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
WARGA mengurus kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Di Kabupaten Bekasi, 102.396 orang dipastikan tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Soalnya, kepesertaan mereka dinonaktifkan setelah Pemerintah Pusat mencabut bantuan iuran bagi mereka.

Pencabutan itu didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam.

“Penonaktifan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui SK Mensos. Maka, sejak 1 Agustus, kepesertaannya dinonaktifkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bekasi Heni Riswanti, Senin 5 Agustus 2019.

Secara nasional, SK yang ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita itu membuat 5,2 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) menjadi tidak aktif.

Ilustrasi/DOK PR

Heni mengatakan, mereka yang kepesertaannya dinonaktifkan tersebut sebenarnya tengah memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Sebanyak 11-12 persen dari jumlah tersebut telah dan sedang menjalani pelayanan kesehatan. Namun sesuai keputusan Pemerintah Pusat, kepesertaan mereka terpaksa dihentikan.

“Bantuan iuran itu dimanfaatkan oleh penerimanya. Programnya sebenarnya termanfaatkan,” kata dia.

Apa yang harus dilakukan?

Bagi peserta yang mengalami penonaktifan, Heni menyarankan agar mendaftar sebagai peserta mandiri terlebih dulu agar tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan. Pendaftaran dapat dilakukan di setiap kantor cabang.

“Tinggal datang ke kantor cabang, bawa kartunya kemudian e-KTP dan KK. Tidak perlu menunggu 14 hari karena langsung aktif hari itu juga. Kemudian, bagaimana setelah mendaftar mandiri ternyata masuk ke PBI APBD? Tidak menjadi masalah, dapat dimasukan ke PBI APBD pada bulan berikutnya,” ucap dia.

Heni mengatakan, saat ini dia tengah membahas lebih lanjut persoalan penonaktifan peserta tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pembahasannya menitikberatkan kepada peralihan kepesertaan dari PBI APBN menjadi APBD Kabupaten Bekasi.

“Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi. Rencananya, akan dilakukan verifikasi data dari 102.396 peserta itu terkait  siapa saja yang masuk kriteria untuk didaftarkan melalui PBI APBD. Memang ada kriteria yang ditetapkan Pemkab Bekasi. Namun, verifikasi masih terus dilakukan,” ucap dia.

Masih ada kuota

Anggota Komisi VI DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menyatakan, peralihan kepesertan dari PBI APBN ke APBD sangat mungkin, terutama bagi mereka yang terpaksa dinonaktifkan. Soalnya, dalam APBD 2019, Kabupaten Bekasi telah menganggarkan pembayaran iuran bagi 579.944 peserta PBI APBD. Namun, hingga 1 Juli 2019, jumlah PBI APBD baru mencapai 466.886 peserta.

“Berarti di sini masih ada kuota peserta PBI APBD sebanyak 113.058 peserta. Jadi warga yang pesertanya non aktif tidak perlu khawatir, masih terdapat anggaran dari APBD,” ucap dia.

Dinas Kesehatan saat ini tengah melakukan validasi ulang data peserta yang dinonaktifkan tersebut. Jika dalam hasil validasi masih ditemukan peserta yang berhak menerima bantuan iuran, akan diikutsertakan pada PBI APBD.***

Bagikan: