Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Warga Mulai Relakan Rumahnya untuk Proyek LRT

Tommi Andryandy
KERETA Light Rail Transit di PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, Rabu 10 April 2019. Kementerian Perhubungan memesan 32 rangkaian LRT yang akan digunakan untuk melayani transportasi wilayah Jabodetabek dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.*/ANTARA
KERETA Light Rail Transit di PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, Rabu 10 April 2019. Kementerian Perhubungan memesan 32 rangkaian LRT yang akan digunakan untuk melayani transportasi wilayah Jabodetabek dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.*/ANTARA

CIKARANG, (PR).- Warga Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi akhirnya merelakan rumahnya dibebaskan untuk pembangunan depo light rapid trans (LRT). Semula, warga kukuh tidak akan melepaskan kediamannya meski berdiri di atas tanah negara.

Penolakan tersebut membuat proses pembebasan lahan untuk proyek kereta ringan yang melintasi tiga daerah di Jawa Barat itu sempat terhambat lebih dari setahun.

Jumat 2 Agustus 2019, sebanyak 28 warga menerima uang ganti kerugian atas rumah atau bangunan yang mereka tinggali. Ini merupakan pembayaran ganti kerugian termin pertama dari total 144 warga yang telah bersepakat untuk dibebaskan rumahnya.

Indah (52) pun harus merelakan rumahnya meski telah ditinggali selama 23 tahun. Dia mengaku menerima ganti rugi sebesar Rp 220 juta untuk rumahnya seluas 100 meter persegi. "Rumahnya luas memang, cuma kondisinya memang sudah agak rusak, jadi nilainya jadi enggak tinggi. Tapi kami sangat merespons karena sadar LRT ini untuk bersama bukan untuk pribadi," ucap dia.

Warga lainnya yang menerima ganti rugi yakni Juri (48). Pengumpul rongsokan ini mengaku menerima uang ganti kerugian hingga Rp 500 juta untuk tiga bangunan yang dia tempati. Meski menyayangkan, namun dia menyadari jika tanah yang ditempati bukan miliknya. "Sebenarnya sayang juga saya harus pindah, tapi namanya bukan tanah saya. Disuruh pindah terus dikasih uang ya senang," kata dia.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Nurhadi mengatakan, proses ganti rugi kali ini merupakan perkembangan yang baik. Sebelumnya, akibat penolakan warga, pembebasan lahan tidak mengalami kemajuan.

"Jadi karena memang penolakan sehingga terhambat. Namun setelah proses negosiasi, warga mulai menerima. Semoga dengan ganti rugi ini warga lainnya mulai tergugah hingga akhirnya mau dibebaskan bangunannya," ucap dia.

Sebelumnya, terdapat 294 warga yang menolak bangunannya digusur. Padahal mereka tidak memiliki hak atas tanahnya. Bangunan tersebut pun berdiri di atas tanah milik Adhi Karya. Namun, setelah melalui proses panjang, sebagian warga akhirnya mau membebaskan bangunannya.

"Ini termin pertama, nanti ada lagi yang dibebaskan juga bangunannya tapi masih diurus proses administrasinya. Karena ini kategorinya warga penggarap, jadi yang diganti rugi bangunannya. Sedangkan lahannya kan milik Adhi Karya, sudah dibebaskan lebih dulu," ucap dia.

PPK Kementerian Perhubungan, Padli mengatakan, pembebasan bangunan terhadap warga Jatimulya dapat dilakukan setelah pihaknya membebaskan tanahnya lebih dulu. “Lahan di Jatimulya milik Adhi Karya menjadi salah satu yang terbesar, namun telah rampung pembebasannya. Maka selanjutnya bergerak pada bangunan di atasnya,” ucap dia.

Padli mengakui adanya keterlambatan atas pembebasan lahan untuk LRT. Soalnya, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi permasalahan. Terdapat sejumlah tahapan yang melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Badan Pemeriksaan Keuangan hingga Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebelumnya akhirnya dapat dibayarkan.***

 

Bagikan: