Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

Tahun 2019, Pemkab Purwakarta Tidak Bisa Bayar Utang 17 Miliar

Hilmi Abdul Halim
Logo Kabupaten Purwakarta/DOK. PR
Logo Kabupaten Purwakarta/DOK. PR

PURWAKARTA, (PR).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta masih menyisakan utang Rp 17 miliar kepada rumah sakit yang melayani program Jaminan Kesehatan Purwakarta Istimewa (Jampis). Utang tersebut kemungkinan tidak bisa dilunasi hingga akhir 2019.

Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk program Jampis dalam rancangan Anggaran Perubahan 2019 hanya Rp 11 miliar. "Rencananya yang Rp 6 miliar itu untuk Integrasi BPJS, yang Rp 5 miliar untuk pembayaran hutang," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, Rabu 31 Juli 2019.

Ia menegaskan nilai tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya. Sehingga, alokasi anggaran untuk program tersebut diakui masih bisa berubah-ubah lagi.

Utang pemerintah daerahnya itu tercatat sebanyak Rp 24 miliar pada akhir 2018 lalu. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menganggarkan kurang lebih Rp 10 miliar pada awal 2019 untuk melunasi utang tersebut.

"Kalau realisasi sudah lebih karena kita bayar juga ke rumah sakit swasta. Ke Rumah Sakit Umum Daerah di tahun 2019 sudah kita bayar senilai Rp 6 miliar," kata Norman. Sedangkan, nilai yang dibayarkan ke rumah sakit swasta mencapai Rp 2,5 miliar.

"Secara bertahap terus kita bayarkan. Sekarang tersisa sekitar Rp 17 miliar lagi," katanya. Norman kembali memastikan komitmen pemerintah daerahnya untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga, program Jampis bisa dialihkan sepenuhnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Defisit Rp 55 miliar

Komitmen tersebut juga diungkapkan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang ditemui sebelumnya. Ia mengaku masih akan memprioritaskan program kesehatan dalam rencana alokasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019.

"Kesehatan, ada penambahan kurang lebih sekitar Rp 11 miliyar dari yang diajukan. Itu yang di anggaran perubahan," kata Anne. Pemerintah daerahnya juga telah mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp 14 miliar pada awal tahun ini.

Anne menyatakan, RAPBD perubahan 2019 masih defisit sekitar Rp 55 miliar. Karena itu, pemerintah daerahnya akan menurunkan alokasi anggaran dari berbagai bidang kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti program kesehatan.

"Itu nanti kita akan kurangi karena saya berharap tidak ada defisit. Tetapi, kalau yang bersifat pelayanan publik tidak akan saya koreksi," kata Anne. Namun, ia belum mempelajari lebih lanjut rancangan anggaran tersebut.***

Bagikan: