Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Jaksa Kebut Pemberkasan Kasus Korupsi Cisinga Tasikmalaya

Yedi Supriadi
PENGENDARA melintasi Jembatan Cidahu, Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), kawasan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 26 April 2019. Warga berharap dugaan korupsi proyek Cisinga diusut tuntas.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
PENGENDARA melintasi Jembatan Cidahu, Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), kawasan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 26 April 2019. Warga berharap dugaan korupsi proyek Cisinga diusut tuntas.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

BANDUNG, (PR).- Pascaditahannya lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan dan ruas jalan Ciawi-Singaparna, jaksa penyidik Kejati Jawa Barat terus menggenjot pemberkasan. Termasuk saksi-saksi juga telah diperiksa salah satunya pemilik badan usaha yang dipinjam perusahaannya yakni Endang Rukanda alias Endang Kodok.

“Semua tersangka sudah diperiksa begitu juga saksi-saksi, jadi semuanya sudah beres di tingkat pemeriksaan dan sekarang penyidik sedang menyusun pemberkasan,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Barat, Abdul Muis, saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan kasus korupsi Cisinga, Kamis, 1 Agustus 2019.

Pemberkasan sendiri, menurut Abdul Muis, terus dilakukan agar setelah selesai nanti bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. “Tunggu aja, posisinya sekarang masih di jaksa penyidik, setelah beres baru dilimpahkan ke JPU, untuk kemudian menyusun dakwaan, setelah itu baru dilimpah ke Pengadilan Tipikor Bandung,” ujar Abdul Muis.

Mengenai pemeriksaan saksi sendiri menurut Abdul Muis sudah diperiksa semuanya termasuk pemilik badan usaha. “Sudah diperiksa semuanya,” ujar Abdul Muis saat ditanya mengenai pemeriksaan saksi termasuk pengusaha Endang Kodok.

Sementara itu, pegiat anti korupsi dan juga Ketua LSM Monitoring Community, Kandar Karnawan mengapresiasi sikap Kejati Jawa Barat yang telah menetapkan tersangka dan menahannya, namun dia meminta agar semua terlibat dalam kasus ini diperiksa. “Saya minta kasus ini dibuka saja, siapa saja yang terlibat dan siapa yang menikmati, harus diperiksa sehingga tidak ada kesan tebang pilih,” ujarnya.

Aan, panggilan akrab Kandar Karnawan menyoroti mengenai status Endang Kodok yang hanya sebagai saksi dalam kasus ini. “Memang dia sudah mengembalikan kerugian negara, tapi kan tidak menghapus terhadap perbuatan pidananya. Makanya saya minta agar jaksa lebih transparan dan terbuka dalam menangani kasus ini,” ujarnya.

Aan mengaku sudah bisa menarik benang merah dari peran dia, tapi lebih jelasnya akan terbuka nanti dipersidangan. “Semuanya akan kelihatan di persidangan nanti, peran peran tersangka, saksi termasuk peran Endang Kodok selaku pengusaha,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), Kabupaten Tasikmalaya. Mereka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar.

Para tersangka masing-masing berinisial BA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, MM selaku Tim Teknis dan PPHP, dan DS alias Dede Deudeul dari pihak swasta. Seorang tersangka lainnya, IP tidak ditahan dengan alasan sakit dan harus menjalani cuci darah seminggu dua kali.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Anwarudin menjelaskan, para tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan guna proses penyidikan lebih lanjut. Mereka ditahan karena sudah memenuhi persyaratan.

Ditambahkan Anwarudin, kasus tersebut terungkap atas laporan masyarakat pada Mei 2018. Pembangunan jembatan Cisinga itu menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 25,2 miliar. Pada pelaksanaannya, pembangunan dilakukan oleh DS alias Dede Deudedul dan IP dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik Endang Rukanda.

Anwarudin melanjutkan, dalam pelaksanaannya sengaja dibuat tiga kali addendum dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh tersangka RR dan MM atas persetujuan dari BA. Berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Analisa/Uji Forensik dari ahli, diperoleh selisih harga sebesar Rp 4 miliar lebih yang dianggap sebagai kerugian negara. 

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3, UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Bagikan: