Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

Evaluasi Pemilu 2019 di Majalengka, Masyarakat Lebih Suka Politik Transaksional Dibandingkan Adu Gagasan dan Membangun Komitmen

Tim Pikiran Rakyat
KPU Majalengka melakukan rapat evaluasi kampanye pemilu 2019 bersama partai politik peserta pemilu, Bawaslu, TNI, dan Polri di kantor KPU Majalengka, Rabu, 31 Juli 2019. Hasil evaluasi memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai politik transaksional.*/TATI PURNAWATI/KC
KPU Majalengka melakukan rapat evaluasi kampanye pemilu 2019 bersama partai politik peserta pemilu, Bawaslu, TNI, dan Polri di kantor KPU Majalengka, Rabu, 31 Juli 2019. Hasil evaluasi memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai politik transaksional.*/TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA, (PR).- Adu gagasan, adu program, serta membangun komitmen dengan calon pemilih bukan menjadi metoda kampanye pemilihan umum (pemilu) di Kabupaten Majalengka tahun 2019. Masyarakat ternyata lebih memilih politik transaksi materi dengan calon yang dipilihnya.

Hal tersebut mengemuka saat evaluasi kampanye pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU Majalengka di Aula KPU, Rabu, 31 Juli 2019. Evaluasi dihadiri sejumlah perwakilan dari partai politik, kepolisian, TNI, serta Bawaslu.

Ketua KPU Majalengka, Agus Syuhada, mengungkapkan, evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana pola kampanye dilakukan saat pemilu legiskatif dan pemilu presiden. Evaluasi dilakukan agar ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi. Apalagi, tahun 2022 dan 2023, akan ada agenda politik lagi.

“Sebuah teori menyebutkan, kampanye itu adalah adu gagasan, adu komitmen. Bagaimana  orang atau para calon yang akan dipilih bisa memengaruhi masyarakat pemilih,  supaya bisa memberikan pengaruh besar dan bisa memikat pemilih kemudian membagi satu positioning hingga orang bisa berada dalam posisi teratas pilihan masyarakat,” ungkap Agus, seperti dilaporkan Tati Purnawati dari Kabar Cirebon.

Ditambahkannya, kampanye secara teoritis adalah bagaimana seseorang bisa memperkuat diri dan meyakinkan pemilih. Keyakinan yang dibangun adalah bahwa dirinya sebagai pemikir dan mampu menjadi pemberi solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

Ternyata, menurut Agus, berdasarkan hasil evaluasi, teori itu tidak bisa diterapkan di masyarakat. Alasannya, masyarakat lebih banyak yang tertarik dengan politik transaksi.

“Hal ini saya ungkapkan berdasarkan keterangan dari para calon dan mereka yang duduk di partai politik. Semua teori akhirnya menjadi usang. Kampanye antisara, anti-uang, dan antihoax masih menjadi kendala,” ungkap Agus.

Persoalan-persoalan tersebut, menurut Agus, masih menjadi kendala bagi KPU yang menghendaki demokrasi bisa berjalan bersih. KPU ingin menjaga agar uang tidak lagi merajai politik transaksi namun diharapkan orang yang dipilih masyarakat adalah mereka yang memiliki gagasan kuat, komitmen yang kuat, serta mampu memberi solusi yang tepat dan cepat bagi masyarakat.

Parpol pun malah meminta uang dibandingkan alat peraga yang disediakan KPU

BAWASLU dibantu petugas Satpol PP Kota Sukabumi, Minggu, 14 April 2019 membersihkan Alat Peraga Kampanye di sejumlah pusat keramaian.*/AHMAD RAYADIE/PR

Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Hukum, Reza Alwan Sovnidar, menyatakan, pelaksanaan pemilu 2019 memiliki  catatan khusus. Kampanye jelang pemungutan suara berlangsung hingga enam bulan, yang artinya sebagai kampanye paling lama selama penyelenggaraan pemilu.

Ia mengatakan, pola kampanye pemilu kali ini telah berubah banyak. Dulu, kampanye banyak melanggar etika dan lalu lintas, hingga melanggar hukum. Tetapi nyatanya, pola kampanye seperti sekarang sepertinya kurang diminati dan diketahui oleh masyarakat.

“Masyarakat masih berpikir kalau kampanye itu ramai, ayeuh-ayeuhan, gogorowokan, dibagi kaos. Padahal, sekarang  desain pesta pemilu sudah berubah,” ucap Reza.

Kini, kata dia, poin dalam pelaksanaan kampanye dilakukan lewat tatap muka antara pemilih dengan calon. Hal ini sebetulnya secara emosional akan lebih kuat dibandingkan baliho besar yang tidak akan mampu berkomunikasi.

Karenanya, pemerintah memberikan anggaran khusus untuk penyediaan alat peraga kampanye untuk menghindari pola kampanye yang dianggap banyak melanggar etika. Sayangnya, banyak partai politik dan calon yang tidak memanfaatkannya secara baik dengan tidak mengambilnya di KPU atau tidak memasngnya di tempat strategis.

Karena alat peraga kampanye dinilai tidak efektif oleh calon, Reza menyatakan bahwa akhirnya sejumlah partai politik  mengajukan usulan agar bantuan tidak dalam bentuk barang, namun diberikan dalam bentuk uang. “Parpol nyebut bantuan atahna wae,” katanya.

Evaluasi pelaksanaan dan fasilitas kampanye pemilu dilakukan secara serentak di Indonesia, untuk mengetahui apa yang dinilai sudah baik dan apa yang kurang. Hasilnya akan direkomendasikan kepada anggota legislatif yang baru untuk dilakukan kajian lebih lanjut.***

Bagikan: