Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32 ° C

Masyarakat Masih Tertarik dengan Politik Transaksi daripada Adu Gagasan

Tati Purnawati
KPUD Majalengka tengah melakukan rapat evaluasi kampanye bersama Partai Politik, bawaslu, Kepolisian dan TNI, Rabu, 31 Juli 2019 di Aula KPUD Majalengka.*/TATI PURNAWATI/KC
KPUD Majalengka tengah melakukan rapat evaluasi kampanye bersama Partai Politik, bawaslu, Kepolisian dan TNI, Rabu, 31 Juli 2019 di Aula KPUD Majalengka.*/TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA,(PR).- Adu gagasan, adu program serta membangun komitmen dengan calon pemilih bukan menjadi metoda kampanye pemilu di Kabupaten Majalengka tahun 2019. Ini karena masyarakat lebih memilih politik transaksi materi dengan calon yang dipilihnya.

Hal tersebut mengemuka saat evaluasi kampanye pemilu 2019 yang diselenggarakan KPUD Majalengka di Aula KPU, Rabu, 31 Juli 2019 yang dihadiri sejumlah perwakilan dari Partai Politik, kepolisian, TNI serta Bawaslu. Ketua KPUD Majalengka Agus Syuhada mengungkapkan, evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana pola kampanye dilakukan saat pemilu legiskatif dan pemilu presiden agar kedepan bisa dilakukan lebih baik lagi, sebeb di tahun 2022 dan 2023 akan ada agenda politik lagi.

“Sebuah teori menyebutkan, kampanye itu adalah adu gagasan, adu komitmen. Bagaimana  orang atau para calon yang akan dipilih bisa mempengaruhi masyarakat pemilih, supaya bisa memberikan pengaruh besar dan bisa memikat pemilih kemudian membagi satu positioning hingga orang bisa berada dalam posisi teratas pilihan masyarakat,” ungkap Agus.

Serta bagaimana seseorang bisa memperkuat diri, meyakinkan pemilih bahwa dirinya sebagai pemikir dan mampu menjadi pemberi solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Ternyata teori-teori tersebut menurut Agus, berdasarkan hasil evaluasi tidak bisa diterapkan di masyarakat, karena masyarakat lebih banyak yang tertarik dengan politik transaksi.

“Hal ini saya ungkapkan berdasarkan keterangan dari para calon dan mereka yang duduk di partai politik. Semua teori akhirnya menjadi usang. Kampanye antisara, antiuang dan antihoax masih menjadi kendala,” ungkap Agus.

Persoalan-persoalan tersebut menurut Agus masih menjadi kendala bagi KPU yang menghendaki demokrasi bisa berjalan bersih. KPU ingin menjaga agar uang tidak lagi merajai politik transaksi namun diharapkan orang yang dipilih masyarakat adalah mereka yang memiliki gagasan kuat, dan komitmen yang kuat serta mampu memberi solusi yang tepat dan cepat bagi masyarakat. “Diharapkan negara bisa berperan akstif lagi agar politik uang tidak lagi kentara,” katanya.

Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Hukum, Reza Alwan Sovnidar menyebutkan, pelaksanaan pemilu tahun 2019 memiliki catatan khusus, yang kampanyenya berlangsung hingga 6 bulan. Kampanye paling lama selama penyelenggaraan pemilu.

“Pola kampanye pemilu kali ini telah berubah banyak. Dulu kampanye banyak melanggar etika dan lalulintas hingga melanggar hukum. Tapi nyatanya pola kampanye seperti sekarang sepertinya kurang diminati dan diketahui oleh masyarakat,” ungakap Reza.

“Masyarakat masih berpikir kalau kampanye itu rame, ayeuh-ayeuhan, gogorowokan, dibagi kaos. Padahal sekarang desain pesta pemilu sudah berubah,” tambah Reza.

Kini poin dalam pelaksanaan kampanye dilakukan lewat tatap muka secara langsung antara pemilih dengan calon, hal ini sebetulnya secara emosional akan lebih kuat. Pemikirannya, baliho yang dipasang gede-gedean pun tidak akan mampu berkomunikasi.

Karenanya, pemerintah memberi anggaran khusus untuk penyediaan alat peraga kampanye untuk menghindari pola kampanye yang dianggap banyak melanggar etika tersebut. Hanya sayangnya banyak partai politik dan calon yang tidak memanfaatkannya secara baik. Bahkan banyak alat peraga kampanye yang sudah dibuat oleh KPU tapi tidak dimanfaatkan secara epektif dan malahan barang yang sudah disediakan KPU tidak diambil oleh mereka akhirnya banyak nambru (menumpuk)  di kantor KPU.

“Karena demikian, akhirnya KPU berupaya mengantarkannya langsung kepada masing-masing. Tapi juga setelah diantar ternyata tidak dipasang di tempat strategis sesuai tempat yang telah disepakati semua partai politik sebelumnya,” ungkap Reza.

Karena alat peraga kampanye dinilai tidak efektif oleh calon, akhirnya sejumlah partai politik  mengajukan usulan agar bantuan tidak dalam bentuk barang namun diberikan dalam bentuk uang. “Parpol nyebut bantuan atahna wae,” kata Reza.

Maka dari itu evaluasi pelaksanaan dan pasilitas kampanye pemilu dilakukan secara serentak di Indonesia, untuk mengetahui apa yang dinilai sudah baik dan apa yang kurang, guna perbaikan di masa mendatang. Hasilnya akan direkomendasikan kepada anggota dewan yang baru untuk dilakukan kajian lebih lanjut.***

Bagikan: