Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Pembangunan di Kaki Gunung Guntur Melanggar Tata Ruang

Rani Ummi Fadila
PEKERJA membangun gazebo di kaki Gunung Guntur yang akan dijadikan taman wisata di Kampung PLP, Desa Pasawahan, Kabupaten Garut, Kamis 25 Juli 2019. Pembangunan sejumlah bangunan tersebut melanggar tata ruang wilayah Kabupaten Garut karena lokasi itu tidak diperuntukkan bagi tempat atau wisata.*/RANI UMMI FADILA/PR
PEKERJA membangun gazebo di kaki Gunung Guntur yang akan dijadikan taman wisata di Kampung PLP, Desa Pasawahan, Kabupaten Garut, Kamis 25 Juli 2019. Pembangunan sejumlah bangunan tersebut melanggar tata ruang wilayah Kabupaten Garut karena lokasi itu tidak diperuntukkan bagi tempat atau wisata.*/RANI UMMI FADILA/PR

GARUT, (PR).- Pembangunan yang marak terjadi di Kampung PLP, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler yang merupakan kaki Gunung Guntur melanggar aturan tata ruang Kabupaten Garut. Lokasi tersebut tidak diperuntukkan bagi pembangunan tempat wisata maupun pemukiman pribadi berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut. 

Kepala Seksi Perencanaan Ruang Bidang Tata Ruang Kawasan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut Cep Ayi Fitriana mengatakan, berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan tempat wisata di kaki Gunung Guntur hanya berada di Cipanas. Sementara, pembangunan kafe, gazebo, lahan parkir yang marak saat ini di kaki Gunung Guntur berlokasi di Kampung PLP, Desa Pasawahan. Lokasi itu tidak diperuntukkan bagi pembangunan tempat wisata. 

Tak hanya terlarang bagi pembangunan tempat wisata, dari segi tata ruang, lokasi itu juga tidak diperuntukkan bagi pembangunan bangunan pribadi. Sementara saat ini telah terbangun vila yang menurut pemiliknya untuk keperluan pribadi. 

Karena tidak sesuai aturan tata ruang, maka Dinas PUPR Kabupaten Garut tidak bisa mengeluarkan rekomendasi izin pembangunan kepada pihak pembangun di Kampung PLP. "Untuk Desa Pasawahan belum ada rencana untuk diperuntukkan bangun wisata. Untuk keperluan pribadi juga harus ada rekomendasi tata ruang," kata Ayi kepada "PR", Kamis 25 Juli 2019.

Salah satu alasan Kampung PLP tidak diperuntukkan bagi tempat wisata dan pemukiman pribadi karena kawasan itu masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) 2. Artinya, berpotensi sedang terlanda lontaran batu pijar dan hujan debu apabila terjadi letusan Gunung Guntur. KRB 2 berada di antara 3 kilometer sampai 5 kilometer dari puncak Gunung Guntur.

Berdasarkan tingkat kegiatannya, Gunung Guntur masih berpotensi terjadi erupsi pada masa datang. Gunung tersebut merupakan gunung api aktif tipe A yang tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600.

Karena melanggar aturan tata ruang, menurut Ayi, bangunan-bangunan tersebut dapat disegel oleh Satpol PP. Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu 24 Juli 2019, maraknya pembangunan di kaki Gunung Guntur, tepatnya di Kampung PLP, berlangsung sejak sebulan lalu. Pembangunan itu dilakukan oleh Anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 Riki Muhamad Sidik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Garut Frederico mengatakan, belum mengetahui sebelumnya maraknya pembangunan di kaki Gunung Guntur, tepatnya di Kampung PLP. Dia segera mengecek kondisi di lapangan.


Harus tegas

Kementerian Agraria dan Tata Ruang meminta Pemerintah Kabupaten Garut bersikap tegas terhadap pihak pelanggar aturan tata ruang. Kasubid Penataan Kawasan Baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Satosa menilai, penerapan hukum terhadap pelanggar tata ruang di daerah masih lemah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. Penyidik dapat berinisiatif menyelidiki pelanggaran tata ruang atau menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat.

Penyidik di bawah koordinasi dengan aparat kepolisian juga berhak melakukan penahanan kepada pelanggar tata ruang. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Garut belum membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

Budi mengatakan, kondisi saat ini, bangunan-bangunan pelanggar tata ruang malah bisa mendapat fasilitas sambungan listrik maupun air. Dengan pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah, hal itu diharapkan tidak terjadi lagi.

Senada dengan Budi, aktivis Lingkungan Sadar Kawasan Pepep Didin Wahyudin juga mendorong Pemkab Garut menindak tegas pelanggaran perizinan yang dilakukan pengelola lahan di kaki Gunung Guntur Kampung PLP. Hal itu karena pembangunan bangunan di kaki Gunung Guntur bertentangan dengan semangat sadar kawasan Cagar Alam yang dikampanyekan kelompok Sadar Kawasan. 
Dari peta Perum Perhutani yang dimiliki Pepep, lokasi pembangunan di Kampung PLP hanya berjarak 200 meter dari batas Cagar Alam Gunung Guntur. 

"Sebab keberadaan bangunan ilegal yang dibuat oleh perorangan atau swasta dapat mengaburkan status kawasan Gunung Guntur yang masuk pada wilayah Cagar Alam Kamojang Timur," ucap Pepep.

Sementara itu, pihak yang melakukan pembangunan Riki Muhamad Sidik menyatakan, kini tidak tahu menahu terkait kepemilikan akte jual beli lahan di kaki Gunung Guntur yang dikelolanya. Pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan ia sebelumnya yang mengaku mempunyai bukti akte jual beli lahan.***

Bagikan: