Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 29.9 ° C

Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Sisakan Ironi, Dua SD Masih Rusak Berat

Bambang Arifianto
SEJUMLAH siswa melintasi ruang kelas yang rusak SD Negeri Puspasari, Kampung Cipari, Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Rabu (24/7/2019). Rusak karena gempa, bangunan sekolah tersebut tak kunjung diperbaiki.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
SEJUMLAH siswa melintasi ruang kelas yang rusak SD Negeri Puspasari, Kampung Cipari, Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Rabu (24/7/2019). Rusak karena gempa, bangunan sekolah tersebut tak kunjung diperbaiki.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TEPAT Jumat, 26 Juli 2019, Kabupaten Tasikmalaya merayakan hari jadi ke-387 tahun. Rangkaian acara memperingati momen tambah umur itu telah dilaksanakan jauh sebelum hari ulang tahunnya.

Berbagai festival kesenian, pameran produk unggulan daerah, dan helaran tradisional ditampilkan. Area depan Kantor Bupati Tasikmalaya di Singaparna pun disulap dengan berbagai hiasan disertai foto-foto tokoh-tokoh dan pejabat Tasikmalaya dari masa ke masa.

Di tengah kemeriahan dan kegembiraan hari jadi, dua sekolah dasar di wilayah Kecamatan Salawu justru bernasib muram. SDN 3 Salawu di Desa Karangmukti misalnya, sejumlah siswa belajar di musala sekolah lantaran sekolah kekurangan kelas.

Pun demikian di SDN Puspasari di Desa Sundawenang, siswa belajar dengan ancaman bangunan ambruk karena tak diperbaiki setelah rusak pascagempa beberapa tahun lalu. Sebagian muridnya terpaksa belajar di teras sekolah.

Kerusakan sekolah yang minim tersentuh perbaikan menuai sorotan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jabar. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto menduga ada praktik maladministasi dalam persoalan buruknya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. 

Pemkab Tasikmalaya, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat ditengarai melakukan maladministasi dalam persoalan tersebut. "‎Karena pengabaiannya sudah begitu lama. Ini harus dicek," kata Haneda saat dihubungi Pikiran Rakyat, Kamis, 25 Juli 2019.

Haneda merujuk kerusakan bangunan SDN Puspasari yang tak tersentuh perbaikan selepas gempa pada 2017 lalu. Ia menegaskan, pengabaian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan. Kondisi itu membuat siswa dan guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan ancaman keselamatan jiwa lantaran ruangan kelas tersisa telah lapuk dan rusak.

"Kalau mau dilihat dari perspektif (pelayanan publik), sanksi jauh lebih berat karena sudah membahayakan keselamatan jiwa," tuturnya.

Pejabat pemerintah yang terbukti mengabaikan dan melalaikan kerusakan sarana pendidikan bisa dipecat secara tidak hormat. Apalagi, pihak sekolah telah melaporkan kerusakan dan kondisi mengenaskan kepada Pemkab tanpa adanya tindak lanjut atau realisasi perbaikan.

Keterbatasan anggaran bukan alasan hingga kondisi sekolah dibiarkan begitu saja. Menurut Haneda, pemerintah dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat mesti memiliki anggaran darurat atau force majeure guna mengatasi permasalahan kerusakan sekolah yang membahayakan anak didiknya. 

Peran aktif

Jika anggaran darurat tak dimiliki atau habis, Pemkab seharusnya berkonsultasi dengan Pemprov atau pemerintah pusat agar mendapat bantuan. ‎"Dan provinsi punya kewenangan mengambil alih atau membantu. Kondisinya kan darurat, dia (Pemkab) tidak punya kemampuan (anggarannya)," ujarnya.

Kenyataanya, dua tahun telah berjalan tak ada perbaikan sekolah. Ada atau tidak adanya anggaran di Pemkab mesti ditelisik. Demikian pula kemungkinan anggaran ada tetapi tak dieksekusi atau direalisasikan. Haneda menambahkan, warga bisa melaporkan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Ombudsman juga siap menampung laporan tersebut. Jika tak ada perubahan berarti atau tindakan nyata dari DPRD atas laporan warga, Ombudsman tak menutup kemungkinan untuk turun melakukan investigasi atas prakarsa sendiri.

"Investigasi atas prakarsa sendiri dalam rangka pencegahan terjadinya (terulangnya) praktik maladministrasi," ucapnya. Dari pelaporan dan investigasi tersebut, bisa diketahui dan dipastikan siapa pelaku maladministrasi itu.

Warga bisa melapor melalui surat elektronik (surel) ke [email protected]. Pelapor hanya tinggal menuliskan identitas diri dan kronologis permasalahannya. Lembaga pelayanan publik tersebut memastikan akan melindungi identitas pelapor. ‎

Jangan abaikan hak dasar

Sementara itu, pengamat sekaligus akademisi Institut Agama Islam Cipasung Asep M. Tamam tak mempermasalahkan rangkaian peringatan hari jadi Ka‎bupaten Tasikmalaya yang terbilang meriah. Setiap tahun, tuturnya, peringatan tersebut memang selalui menuai pro dan kontra.

Meski demikian, Asep meminta Pemkab tak mengabaikan persoalan hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi seperti sarana pendidikan dan infrastruktur jalan. ‎

"Mestinya di acara ulang tahun lebih (diarahkan) ke refleksi para pemimpin di wilayahnya, termasuk di antaranya (permasalahan) gedung-gedung sekolah," ujar Asep.  

Persoalan keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Refleksi, tutur Asep, diperlukan guna mencari jawaban berbagai pekerjaan rumah itu.

Ia mencontohkan, Pemkab bisa memikirkan bagaimana mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar serta mengasah kecakapan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan dari luar guna memenuhi hak-hak dasar warganya.***

Bagikan: