Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 26.2 ° C

Kiosnya Dibongkar, Pedagang Tuntut Ganti Rugi

Tim Pikiran Rakyat
PULUHAN anggota Hiwapa Pasar Sandang Sumedang, sedang melakukan unjuk rasa di Halaman Sekretariat DPRD Kab. Sumedang.*/TAUFIK ROCHMAN/KABAR PRIANGAN
PULUHAN anggota Hiwapa Pasar Sandang Sumedang, sedang melakukan unjuk rasa di Halaman Sekretariat DPRD Kab. Sumedang.*/TAUFIK ROCHMAN/KABAR PRIANGAN

SUMEDANG,(PR).- Sambil membawa keranda mayat, puluhan pedagang pasar yang tergabung dalam Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Pasar Sandang Sumedang, kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekretariat DPRD Sumedang, Kamis 25 Juli 2019.

Dalam orasinya, pihak Hiwapa dengan tegas menuntut Pemkab Sumedang agar dapat segera membayar ganti rugi atas kepemilikan hak guna bangun (HGB) kios milik mereka yang telah dibongkar saat revitalisasi Pasar Sandang.

Bukan itu saja, pihak Hiwapa juga meminta kepedulian Pemkab Sumedang untuk dapat merestui para pedagang kaki lima (PKL) agar bisa kembali berjualan di Jalan Tampomas.

Adapun terkait keranda yang dibawa para pengunjuk rasa, keranda mayat tersebut konon merupakan simbol kritikan terhadap Pemkab yang dinilai telah mati nuraninya. Karena telah tega mematikan mata pencaharian para PKL di Jalan Tampomas.

Seperti disampaikan Ketua Hiwapa Pasar Sandang Sumedang, Asep Rohmat Hidayat, sesaat setelah melakukan aksi unjuk rasa. "Kedatangan kami ke sini, tiada lain untuk menuntut Pemkab supaya segera membayar ganti rugi kepemilikan HGB kios milik warga pasar," katanya.

Tuntutan ini, kata Asep, sebagai tindak lanjut atas dimenangkannya gugatan 9 orang pemilik kios oleh Mahkamah Agung (MA) pada surat Nomor Putusan: 1928K/Pdt/2018.

Sebab sesuai hasil putusan itu, pihak tergugat, dalam hal ini Pemkab dan pihak pengembang Pasar Sandang wajib membayar ganti rugi HGB kios kepada para pemilik HGB tersebut.

"Jadi kami ingin minta keadilan atas hasil putusan itu. Gugatan kami di MA kan sudah menang, maka dari itu pihak tergugat harus segera membayar ganti rugi kepada para pemilik HGB," ujarnya.

Minta perhatian

Selain menuntut soal ganti rugi, lanjut Asep, kedatangan Hiwapa ke DPRD ini untuk meminta perhatian Pemkab atas nasib para PKL di Jalan Tampomas yang sekarang sudah ditertibkan oleh Satpol PP.

"Kami minta, Pemkab juga bisa secepatnya menuntaskan persoalan dampak ekonomi yang dirasakan para PKL di Jalan Tampomas," ujar Asep.

Sebab menurut dia, setelah dilakukan penertiban, para PKL akhirnya tidak dapat berjualan. Sehingga ratusan PKL di Jalan Tampomas itu kini menganggur dan tidak memiliki penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

"Tolong restui kami untuk kembali berjualan di Jalan Tampomas, sampai Pemkab dapat menempatkan kami di lokasi jualan yang layak," katanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sumedang Dadang Romansyah, menyatakan siap untuk memfasilitasi semua aspirasi yang dikeluhkan warga pasar.

Kepada para pengunjuk rasa, Dadang berjanji akan membantu mendorong Pemkab Sumedang untuk secepatnya merealisasikan pembayaran ganti rugi HGB, sesuai dengan putusan MA.

"Soal tuntutan ganti rugi, kami akan dorong Pemkab supaya segera membayarnya. Sementara untuk masalah PKL di Jalan Tampomas, nanti akan kami bahas dulu bersama Satpol PP dan dinas terkait lainnya," kata Dadang.

Sementara itu menurut keterangan Kasubag Bantuan Hukum Setda Sumedang, Yan Mahal Rizzal, sejauh ini Pemkab memang belum bisa membayar ganti rugi sesuai putusan MA.

Pasalnya, Pemkab sendiri sampai saat ini masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) kepada MA atas Nomor Putusan: 1928K/Pdt/2018, tersebut.

"Saat ini Pemkab sedang melakukan upaya hukum PK ke MA. Jadi untuk penyelesaian perselisihan gugatan Hiwapa ini harus menunggu hasil PK dulu," ujarnya kepada wartawan Kabar Priangan, Taufik Rochman***

Bagikan: