Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian cerah, 19.6 ° C

Kembalikan Fungsi DAS Jatiluhur, 70 Bangunan Liar di Bekasi Barat Dibongkar

Riesty Yusnilaningsih
SEKITAR 70 unit bangunan liar di Kecamatan Bekasi Barat dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019, karena berada di DAS Jatiluhur yang ingin disiapkan untuk pengendalian banjir. Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan karena menilai Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.*/RIESTY YUSNILANINGSIH/PR
SEKITAR 70 unit bangunan liar di Kecamatan Bekasi Barat dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019, karena berada di DAS Jatiluhur yang ingin disiapkan untuk pengendalian banjir. Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan karena menilai Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.*/RIESTY YUSNILANINGSIH/PR

BEKASI, (PR).- Sekitar 70 unit bangunan liar yang berdiri di atas lahan negara di Jalan Bougenvile Raya RT 1 RW 11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019. Pembongkaran dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan. Warga mengatakan, Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.

"Surat Peringatan 1-2-3 turun sangat cepat dalam kurun tiga pekan. Itu pun tidak semua warga menerimanya, lalu hari ini alat berat datang untuk membongkar bangunan yang masih ditempati," kata perwakilan warga, Ricky Pakpahan.

Menurut Ricky, warga telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Selama menempatinya, tidak pernah ada larangan atau teguran dari pemerintah setempat.

"Tahu-tahu sekarang langsung dibongkar dengan sosialisasi minim sehingga warga banyak yang tidak bersiap, apalagi sampai memikirkan harus pindah ke mana," katanya.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Ashari, mengatakan, pendataan 70 bangunan liar yang ada di atas tanah pengairan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dilakukan sejak Januari 2019. Melalui surat dari Sekjen Kemen PU-Pera Nomor PS 0301-Sb/211 pada 17 Mei 2019, lahan seluas 7.900 meter persegi tersebut harus dikembalikan fungsinya pada Perum Jasa Tirta II.

“Tanah ini milik negara yang akan diserahoperasikan pada PJT II. Melalui surat permohonan bantuan PU-Pera, kami bongkar bangunan yang ada di lahan tersebut,” katanya.

Lahan dikosongkan demi program pengendalian banjir DAS Jatiluhur

SEKITAR 70 unit bangunan liar di Kecamatan Bekasi Barat dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019, karena berada di DAS Jatiluhur yang ingin disiapkan untuk pengendalian banjir. Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan karena menilai Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.*/RIESTY YUSNILANINGSIH/PR

Ashari mengatakan, rata-rata warga telah memanfaatkan lahan tanpa izin selama 20 hingga 23 tahun. Namun, saat ini pemerintah akan memanfaatkan lahan tersebut untuk pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jatiluhur.

Dikatakannya, pembuatan Detailed Enginering Design dari Bendung Koja hingga Sungai Blencong sudah dilakukan pada Tahun Anggaran 2020, sehingga penertiban di sepanjang DAS harus dilakukan segera. Perintah penertiban sudah turun sejak 22 Juli 2019.

Menurut Ashari, pemerintah telah menyiapkan relokasi bagi warga korban gusuran. Sebanyak 35 unit rumah susun sederhana sewa di Jalan Baru Underpas, Bekasi Timur sudah ditawarkan. “Tapi warga menolak apa yang kami tawarkan,” katanya.

Sebelumnya, sempat ada sekitar lima keluarga yang menyetujui untuk direlokasi. Namun, pada Rabu, 24 Juli 2019 malam, mereka membatalkan secara tiba-tiba.

"Padahal pemerintah sudah menyiapkan alat transportasi untuk membantu warga memindahkan barang-barang. Ada tiga truk yang disiapkan," katanya.

Ashari mengatakan, pemerintah tidak secara tiba-tiba membongkar bangunan warga. Surat Peringatan 1 dilayangkan 12 Juni 2019, SP 2 pada 2 Juli 2019, dan SP 3 pada 9 Juli 2019. Surat perintah bongkar sendiri pun dikeluarkan pemerintah pada 16 Juli 2019.

“Sesuai Perda No. 4 tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebenarnya penertiban bangunan liar di atas tanah negara dimungkinkan hanya diberikan satu kali peringatan dan satu kali surat peringatan membongkar sendiri,” katanya.***

Bagikan: