Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

Serikat Pekerja Berunjuk Rasa di Kilang Balongan

Gelar Gandarasa
SERIKAT Pekerja PT Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) berunjuk rasa di Kilang Balongan, Selasa 23 Juli 2019.*/GELAR GANDARASA/PR
SERIKAT Pekerja PT Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) berunjuk rasa di Kilang Balongan, Selasa 23 Juli 2019.*/GELAR GANDARASA/PR

INDRAMAYU, (PR).-Serikat Pekerja PT Pertamina Bersat Balongan (SP-PBB) kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa 23 Juli 2019. Ratusan pekerja meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pengalihan bisnis gas ke PGN. 

Aksi unjuk rasa itu dilakukan di wilayah Kilang Pertamina RU VI Balongan. Ratusan pekerja turun langsung menyampaikan aspirasi mereka. Dengan menggunakan pengeras suara, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan pada pemerintah. Aksi unjuk rasa berjalan dengan  damai. Namun puluhan petugas kepolisian dari Polres Indramayu tetap berjaga di lokasi unjuk rasa. 

Ketua Umum SP-PBB Tri Wahyudi menuturkan, aksi tersebut merupakan lanjutan aksi sebelumnya. Tuntutan para pekerja masih sama yakni menolak keras pengalihan bisnis gas PT Pertamina ke PGN. "Untuk menyelamatkan aset negara," katanya. 

Aksi yang dilakukan di Kikang Balongan itu dipastikan tak mengganggu kegiatan produksi bahan bakar minyak. Tri memastikan tak ada aksi mogok karena para pekerja langsung bekerja selepas melakukan unjuk rasa. Namun jika tuntutan tetap tak digubris, mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak di Jakarta. Aksi mogok akan dilakukan jika bisnis gas benar-benar beralih ke PGN. 

Rencana pemerintah mengalihkan bisnis gas Pertamina ke PGN ditentang keras oleh para pekerja. Sebab pengalihan itu berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tak sedikit. Saat ini, saham PGN hanya dikuasai separuhnya saja oleh Pertamina. Sisanya dilepas ke publik seperti swasta, dan asing. 

Pekerja berharap, pemerintah mengurungkan rencana tersebut. Pekerja meminta supaya bisnis gas tetap dikuasai oleh Pertamina. Dengan demikian, keuntungan yang didapat bisa dinikmati oleh masyarakat untuk membangun infrastruktur di tengah masyarakat. Jika beralih ke PGN, maka Pertamina hanya memiliki 56 persen saham saja.

Selebihnya dikuasai oleh asing dan swasta. Jika sudah begitu maka Pertamina tidak bisa berperan sebagai penentu kebijakan perusahaan. Serikat pekerja menilai, bisnis gas berpotensi besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebuah keuntungan bagi masyarakat jika Pertamina mempertahankan gas bagi Indonesia.***
 

Bagikan: